TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) akan terlibat dalam pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan warga di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) REI Soelaeman Soemawinata mengatakan anggota asosiasinya telah diminta berpartisipasi oleh pemerintah.
“Nah apa yang bisa dibangun REI di dalam tanah IKN itu, ya tentu hunian ASN (aparatur sipil negara) bisa, TNI, Polri. Kemudian hunian yang non-ASN, artinya orang-orang yang di sana, yang bergerak di bidang pelayanan, rumah komersial,” ujar Soelaeman saat dihubungi pada Rabu, 26 Januari 2022.
Pemerintah berencana merampungkan pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) hingga 2024. Di dalam KIPP dan wilayah sekitarnya tersebut akan berdiri Istana Negara, gedung-gedung pemerintah, fasilitas umum, sampai perumahan bagi pegawai negeri maupun aparatur negara.
Menurut Soelaeman, dibutuhkan sekitar 100-200 ribu unit hunian untuk menampung PNS di ibu kota baru. Jumlah yang jumbo itu akan dibangun bertahap sampai 2045 atau sesuai target penyelesaian pengembangan ibu kota.
“Kami sudah punya pengalaman untuk membangun kawasan skala besar sekitar 500-6.000 unit yang tersebar di 34 lokasi seputar Jabodetabek. Itu meliputi 50 hektare, seperti Lippo Cikarang, Lippo Village, macam-macam,” kata dia.
Soelaeman berujar selain perumahan, para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi REI akan membangun ikut rumah sakit, rumah toko, sekolah, rumah ibadah, universitas, sampai properti yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi sebuah kota. “Semua sesuai dengan keahliannya,” kata dia.
Ihwal mahalnya tanah di IKN karena kemunculan spekulan-spekulan, Soelaeman mengatakan para pengusaha percaya pemerintah memiliki mekanisme untuk mengontrol harga. Dia menyebut pemerintah akan melakukan pembebasan lahan dengan mekanisme sesuai ketentuan Undang-undang.
