Karena itu, ia menyebut kehadiran spekulan tidak akan mengganggu modal para pengusaha. “Spekulan itu enggak ada urusan sama kami. Kan kami mau membangun (perumahan dan fasilitas) sebagai bentuk berpartisipasi,” katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap pertama hingga 2024 mencapai Rp 110 triliun. Anggaran itu akan dipakai untuk membangun seluruh kawasan inti pemerintahan.
“Anggaran ini skemanya ada dari KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), ada APBN, lebih bagus lagi kalau ada investasi dari BUMN,” ujar Suharso, kemarin.
Suharso menyatakan pada tahap pertama, pemerintah akan merampungkan infrastruktur dasar di kawasan inti. Pembangunan ini termasuk untuk perumahan PNS guna mendukung pemindahan aparatur negara ke IKN.
Sampai 2024, Suharso mengatakan pemerintah berencana memboyong 11-15 ribu PNS. Bila ditambah keluarganya, jumlah warga yang akan menempati ibu kota pada tahap awal mencapai 33 ribu orang. Karena itu, dibutuhkan perumahan yang mampu menampung jumlah tersebut beserta fasilitas pendukungnya, seperti sekolah, puskesmas, toko, sampai pasar.
Pemerintah, kata Suharso, terbuka dengan investasi swasta yang akan masuk untuk mendukung pengembangan fasilitas di sekitar KIPP, khususnya fasilitas komersial. “Kalau saya cenderung kalau bisa diberikan ke pelaku ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Baca: Bahlil: Sampai Ayam Tumbuh Gigi, Tak Mungkin Pendapatan USD 12.000 kalau..
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
