Adapun proses penetapan harga, menurut dia, harus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nadia mengungkapkan untuk vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri, dapat dibiayai oleh perorangan atau badan usaha dan dilakukan di RS BUMN, RS Swasta, maupun klinik swasta.
Nadia juga menjelaskan, bahwa selain lansia, kelompok yang akan mendapatkan vaksin booster gratis dalam program pemerintah adalah peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI, dan kelompok rentan lainnya.
Khusus untuk vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri diberlakukan pembayaran, tapi pemerintah hingga kini belum menetapkan besaran tarifnya.
Sementara itu, jenis dan dosis vaksin yang akan diberikan masih menunggu konfirmasi dan rekomendasi dari ITAGI dan studi riset booster yang sedang berjalan serta sesuai dengan persetujuan izin edar atau Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.
Direktur Keuangan Kalbe Farma Bernadus Karmin sebelumnya telah mengusulkan HET terkait dengan vaksinasi Covid-19 booster. Ia menyatakan, HET vaksin booster hendaknya mengikuti rentang harga vaksin gotong royong yang berlaku saat ini.
BISNIS
Baca: Program Diskon Listrik 2022 Diputuskan 1-2 Minggu ke Depan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
