TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan peran pengawasan di industri keuangan, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap konsumen.
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menilai kinerja OJK pada tahun ini tidak optimal, sehingga diperlukan peningkatan dalam sejumlah aspek.
“Masih perlu ditingkatkan kualitasnya, khususnya dalam perlindungan konsumen, pembelaan hukum untuk konsumen, pengawasan pinjaman online, dan literasi keuangan,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI dengan OJK, Senin, 13 Desember 2021.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu berharap hasil kesimpulan rapat itu dapat menjadi cambuk bagi OJK supaya terus menjadi lebih baik dan berkualitas. Dia pun meminta kepada pimpinan OJK untuk memberikan arahan dan panduan kepada seluruh awak instansi agar menjalankan fungsi dan tugas pokok sesuai UU No.21/2011 tentang OJK.
“Kami ke depan tidak ingin lagi ada hal-hal seperti ini, terus kemudian laporan-laporan masyarakat yang tidak tertangani. Kami minta kantor perwakilan OJK di berbagai daerah responsif, cepat merespons aduan-aduan masyarakat,” tutur Masinton.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa sejumlah tantangan pada tahun depan akan dijawab dengan mengoptimalkan pelaksanaan berbagai fungsi dan peran OJK.
