Ini Kebijakan Sri Mulyani Memperbesar Peran Ekonomi Syariah dalam Perekonomian

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan selama ini telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pangsa dan juga peranan ekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia.

    "Pertama dalam mendukung munculnya instrumen yaitu surat berharga syariah negara. Indonesia selama ini telah dikenal secara global sebagai issuer sovereign untuk sukuk yang terbesar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa, 30 November 2021.

    Di dalam negeri, Kemenkeu juga mengembangkan surat berharga syariah secara ritel. Di mana jumlah investornya sudah semakin meningkat dan memiliki indentifikasi investor terutama kalangan milenial yang menjadi investor pemula untuk surat berharga syariah negara. Menurutnya, hal itu sangat penting dalam memperdalam dan mengembangkan surat berharga syariah negara dan pasar keuangan syariah Indonesia.

    Kemenkeu, kata dia, juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 tahun 2021. Dalam pengembangan produk halal, usaha kecil menengah tidak dibebani tarif atau dalam hal ini tarif untuk mendapatkan serftifikasi halal adala- nol rupiah.

    "Ini tentu ada konsekuensinya dari sisi anggaran, yaitu APBN untuk mendukung badan penyelenggara jaminan produk halal, sehingga bisa membimbing maupun melaksanakan self declare dari produk halal di level UMKM dengan tarif nol rupiah," ujarnya.

    Kemenkeu juga memberikan dukungan untuk UMKM melalui instrumen-instrumen yang ada. Pertama, ultra mikro yang sekarang sudah lebih dari Rp 7 triliun.

    Juga hari ini, diitandatangani kerja sama antara KNEKS dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window. Penandatangan kerja sama itu bertujuan untuk mendukung komplek industri halal yang saat ini pada tahap awal untuk bisa melakukan pengembangannya. Juga termasuk bekerja sama Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk membuat kodisifikasi produk halal ekspor impor.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    DKI Tutup Sementara PTM 100 Persen di Sekolah yang Terpapar Covid-19

    Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah sekolah yang menggelar PTM 100 persen karena terpapar Covid-19. Namun sejumlah sekolah sudah kembali berkegiatan.