TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan APBD tujuannya untuk mendorong ekonomi. Apalagi dalam kondisi terkena Covid-19, di mana masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan, maka negara hadir menggunakan APBN dan APBD untuk bisa membantu rakyat langsung atau menggerakan ekonomi.
"Jadi kalau alokasi yang sudah ditransfer ke daerah belum dibelanjakan, menyebabkan daya dorong APBD dan APBN menjadi berkurang," kata dia dalam siaran virtual saat kunjungan kerja ke Papua, Jumat, 26 November 2021.
Dia mengatakan defisit APBN tujuannya supaya memberi dorongan ekonomi untuk maju. Karena itu dia menyayangkan dana daerah yang masih terparkir di bank Rp 226 triliun.
"Uang itu tidak bisa menggerakkan ekonomi, yang tadi jumlahnya Rp 226 triliun untuk seluruh daerah di Indonesia," ujarnya.
Untuk di Papua, kata dia, masih ada Rp 12 triliun di perbankan.
Dia juga mengatakan realisasi belanja Papua 50,34 persen sampai 18 November 2021. Sedangkan realisasi APBD sampai Papua 50,47 persen yaitu Rp 26,67 triliun dari Rp 52,7 triliun.
Sementara itu untuk Papua Barat sudah terealisasi 46,14 persen atau Rp 10,2 triliun dari pagu sebesar Rp 22,15 triliun.
Adapun, kata Sri Mulyani, secara keseluruhan realisasi belanja APBD baru 56,36 persen dari pagu anggaran hingga akhir Oktober 2021. Realisasi itu lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 65,58 persen dari pagu anggaran.
HENDARTYO HANGGI
Baca juga: Apindo: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Picu Multitafsir yang Tak Produktif
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
