Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Rp 953,6 Triliun hingga Oktober 2021

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Aktivitas pelayanan pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020. Turunnya penerimaan pajak pada Juli 2020 ini disumbang oleh anjloknya penerimaan dari sumber daya alam. TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020. Turunnya penerimaan pajak pada Juli 2020 ini disumbang oleh anjloknya penerimaan dari sumber daya alam. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak Rp 953,6 triliun hingga Oktober 2021. Nilai itu setara dengan 77,6 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebesar Rp 1.229,59 triliun.

    "Ini terjadi pertumbuhan 15,3 persen, tahun lalu kita mengalami kontraksi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual Kamis, 25 November 2021.

    Menurutnya, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tersebut, memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi sudah mulai membaik."Merefleksikan pemulihan ekonomi, dunia usaha sekarang mampu membayar pajak kembali," ujarnya.

    Sri Mulyani memaparkan pada penerimaan pajak dari PPh Migas tumbuh 55,7 persen. Pertumbuhan itu didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan gas. Sementara itu PPh Non Migas tumbuh 8,9 persen.

    Penerimaan pada PPN tumbuhnya 20,4 persen. Pertumbuhan itu didorong PPN dalam Negeri dan PPN Impor, di mana kegiatan impor meningkat signifikan.

    Sedangkan penerimaan dari PBB tumbuh 1,2 persen, ditopang oleh kenaikan PBB perkebunan. Serta pajak lainnya tumbuh 91,5 persen, didukung dampak penyesuaian tarif bea meterai.

    "Ini menggambarkan bahwa seluruh sektor sudah mulai menggeliat dan bangkit, ada beberapa yang memang masih agak left behind, namun menunjukkan tanda perbaikan," kata Sri Mulyani.

    Baca Juga: Kemenkeu Kejar Penyelesaian 75 Kasus Dugaan Pidana Pajak hingga Akhir Tahun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)