Sri Mulyani Ingatkan Obligor BLBI: Tak Bayar Utang Adalah Kezaliman

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) memberi salam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto seusai pelantikan Tim Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) memberi salam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto seusai pelantikan Tim Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh obligor dan debitur bantuan Likuiditas Bank Indonesia agar segera membayar utangnya kepada negara. Pasalnya, para obligor dan debitur BLBI sudah cukup lama memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara.

    "Saya berharap agar seluruh obligor dan debitur bekerja sama dnegan baik untuk menunjukkan itikad dan membayar kembali hak negara, membayar utang ke negara. Sebab tidak bayar utang adalah suatu kezaliman," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis, 25 November 2021.

    Tidak membayar utang, kata Sri Mulyani, sama dengan mengambil hak atau harta dari warga negara Indonesia lainnya. Karena itu, ia mengatakan pemerintah akan terus teguh menjalankan tugas untuk menagih hak negara kepada para obligor dan debitur BLBI.

    Pada hari ini, pemerintah menyerahkan aset eks BLBI kepada Pemerintah Kota Bogor, serta kementerian dan lembaga senilai total Rp 492 miliar. Angka tersebut terlampau kecil apabila dibandingkan dengan hak tagih negara yang mencapai Rp 110,45 triliun.

    Sri Mulyani mengaku mendapat laporan dari Satuan Tugas atau Satgas BLBI bahwa penagihan hak negara itu masih menghadapi banyak halangan. Misalnya, ada obligor atau debtur BLBI yang tidak beritikad baik, dengan tidak hadir maupun tidak mengirimkan perwakilan saat mendapat panggilan dari Satgas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)