2. Beda dengan 2016, Dirjen Pajak Kini Kantongi Data Penguji Tax Amnesty 2022
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan perbedaan persiapan antara Tax Amnesty 2016-2017, dengan Tax Amnesty baru yang bakal dijalankan pada 2022. Perbedaannya ada pada data penguji dari laporan pajak yang disampaikan wajib pajak atau pengusaha.
Pada 2016, Dirjen Pajak sama sekali belum mengantongi akses data dari pertukaran informasi keuangan antar negara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Tapi sejak 2017-2018, Dirjen Pajak sudah mendapatkan akses tersebut.
"Kami terus kumpulkan data informasi sebagai penguji atas pelaporan dari wajib pajak," kata Suryo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 7 Oktober 2021.
Sebelumnya, sidang paripurna DPR pada hari yang sama telah mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu aturan di dalamnya yaitu terkait rencana Tax Amnesty 2022, yang dijalankan dengan nama voluntary disclosure program alias program pengungkapan sukarela.
3. Petinggi Negara di 3 Dokumen Skandal Pajak: Pandora, Panama dan Paradise Papers
Dua menteri senior di Kabinet Presiden Jokowi disebut dalam dokumen Pandora Papers yang mengungkap tentang praktek penghindaran pajak. Keduanya juga sudah muncul dalam dokumen Panama Papers.
Dua menteri tersebut, adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam dokumen Pandora Papers disebutkan bahwa keduanya mempunyai perusahaan cangkang di negara suaka pajak atau tax haven countries.
Sebenarnya, kedua nama politikus Partai Golkar itu juga sudah disebut dalam Panama Papers, dokumen yang juga membongkar nama-nama besar orang kaya raya, pejabat, petinggi negara dan politikus di berbagai negara yang melakukan praktek penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang.
Pandora Papers adalah kolaborasi peliputan lintas negara yang melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari berbagai negara di dunia. Pada awalnya, pandora papers muncul saat terdapat kebocoran dokumen finansial 14 agen yang mengatur perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Terdapat 11,9 juta arsip yang didapat oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dari sumber anonim.
