TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyinggung soal potensi munculnya kapitalisme negara atau state capitalism dalam penataan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Ia mengatakan BUMN acap menjadi agen tunggal pembangunan yang memonopoli pasar.
“BUMN kita lebih parah daripada negara komunis di Cina. Kita punya BUMN migas dua, PGN dan Pertamina. Lalu keduanya digabung jadi satu, jadi monopoli. Sementara di Cina, BUMN Cina di migas itu ada empat dan masing-asing berkompetisi,” tutur Faisal dalam webinar, Rabu, 6 Oktober 2021.
Adapun pemerintah dinilai telah menyerahkan berbagai penugasan kepada BUMN di hampir semua sektor. Dengan dalih penuhasan, negara menjadikan perusahaan pelat merah sebagai alat fiskal.
Faisal mencontohkan pembayaran parkir bandara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu yang mesti menggunakan kartu e-Money. Kebijakan ini dianggap merepotkan karena semua warga yang masuk ke bandara lantaran harus memiliki kartu yang dibeli dari Bank Mandiri.
Faisal melihat privatisasi perusahaan pelat merah dan upaya membesarkan BUMN yang anti-persaingan membuat kompetisi menjadi semakin rendah. Efeknya, kata Faisal, kesejahteraan masyarakat justru menurun.
“Jadi ini anti persaingan. Bahkan kalau dilihat, saya jadi sangat maklum kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia makin lama makin lambat karena makin besar peran BUMN, percayalah dalam perekonomian, makin sengsara rakyat,” tutur Faisal.
Faisal Basri menekankan ia tidak anti terhadap BUMN. Namun dia berharap BUMN bisa memiliki efek eksternal yang positif dan memberikan dampak terhadap ekonomi serta sosial yang besar. Dia meminta pemerintah tidak mana suka dalam mengembangkan BUMN yang akhirnya menjadi anti-persaingan.
Baca: Waskita Karya Resmi Jual Tol Cibitung - Cilincing ke API Senilai Rp 2,67 Triliun
