BPN Peringatkan soal Modus Pejabat Pembuat Akta Tanah Bodong

Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkot Jakarta Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang melakukan pengukuran tanah terkait proyek sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur (KBT) di wilayah Bidaracina, Jatinegara, Jakarta, 28 Mei 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Widjayanto menyampaikan celah-celah penipuan saat transaksi jual beli tanah. Salah satunya, kata dia, kemungkinan adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak.

"Misanya dari penjual, bersekongkol untuk berpura-pura menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bilang akan dicek ternyata malah ditukar sertifikatnya, seperti kasus yang sudah-sudah,” kata dalam keterangan resmi, Senin, 4 Oktober 2021.

Peringatan ini disampaikan Agus di tengah maraknya persoalan terkait dengan pertanahan yang berujung sengketa dan konflik. Ia menyebut ada 8.625 kasus sengketa dan konflik pertanahan sepanjang 2018-2020. Saat ini, kata dia, sudah 63 perses kasus atau 5.470 yang terselesaikan. Adapun sisa 3.145 kasus lainnya masih berjalan terkait proses penyelesaiannya.

Agus menyebut banyaknya kasus sengketa dan konflik pertanahan karena proses jual beli maupun peralihan aset tanah yang tak sesuai prosedur. Sehingga, kondisi ini membuka celah adanya penyalahgunaan.

untuk itu, dia meminta masyarakat agar teliti sebelum membeli. Agus juga meminta masyarakat mengerti status serta identitas tanah secara langkah, mulai dari Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), sampai Hak Pakai. Jenis-jenis tanah tersebut, kata Agus, yang tertuang dalam Pasal 16 UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. "Selain macam hak atas tanah tersebut, tidak ada," kata dia.

Namun, kata Agus, beberapa persoalan jual beli tanah tetap terjadi pada tanah yang tidak jelas statusnya. Dalam kondisi ini, kata dia, maka proses jual beli harus di hadapan PPAT.

Barulah setelah itu PPAT yang akan melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat. "PPAT itu cek di Kantor Pertanahan, ini ada sita tidak, ada sengketa tidak. Kalau tidak ada baru dipastikan aman dan akan dilakukan pembuatan akta jual beli. Ketika ada akta jual beli baru dapat sah balik nama,” kata dia.

Tapi celah penipuan tetap bisa saja terjadi. Selain PPAT bodong, Agus menyebut masalah juga muncul karena tidak ada pengecekan saat pembuatan akta jual beli. "Mungkin juga jual beli dibuat tidak di hadapan notaris PPAT," kata dia.

Untuk itu BPN meminta masyarakat mengakses informasi ke Kantor Pertanahan setempat untuk mendapat informasi seputar pertanahan yang valid dan kribibel. Ia menjamin pejabat di kantor tersebut akan memberikan informasi mengenai pertanahan agar masyarakat aman saat membeli tanah.

Baca Juga: Sengkarut Lahan Rocky Gerung, BPN: Objek Itu Terdaftar Atas Nama Sentul City






Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

3 hari lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

16 hari lalu

Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

Anggota Komisi III DPR RI F-PAN Mulfachri Harahap menyatakan Riau menjadi salah satu provinsi dengan angka konflik pertanahan terbanyak di Indonesia.


Ingin Membeli Apartemen Pahami Dahulu Status Kepemilikannya, Apa Itu HPL?

22 hari lalu

Ingin Membeli Apartemen Pahami Dahulu Status Kepemilikannya, Apa Itu HPL?

Sebelum memutuskan membeli apartemen, pahami dan pelajari dulu mengenai status kepemilikannnya. Apa itu HPL, SHM, HGU dan HGB?


Normalisasi Ciliwung Digenjot, Heru Budi Hartono Segera Tuntaskan Masalah Lahan

37 hari lalu

Normalisasi Ciliwung Digenjot, Heru Budi Hartono Segera Tuntaskan Masalah Lahan

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.


KPK Ancam Eks Kanwil BPN Riau M Syahrir Dijemput Paksa jika Tak Penuhi Panggilan Penyidik

38 hari lalu

KPK Ancam Eks Kanwil BPN Riau M Syahrir Dijemput Paksa jika Tak Penuhi Panggilan Penyidik

KPK minta mantan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau M. Syahrir kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.


KPK Tetapkan Tiga Tersangka dalam Kasus Dugaan Suap Pengurusan HGU di BPN Riau

38 hari lalu

KPK Tetapkan Tiga Tersangka dalam Kasus Dugaan Suap Pengurusan HGU di BPN Riau

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di Kantor BPN Riau


Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

40 hari lalu

Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

Untuk mengatasi masalah lahan normalisasi Ciliwung itu, pemerintah akan menempuh langkah konsinyasi di pengadilan.


Targetkan Semua Pesantren Punya Sertifikat Tanah, BPN: Untuk Menyelesaikan Sengketa

48 hari lalu

Targetkan Semua Pesantren Punya Sertifikat Tanah, BPN: Untuk Menyelesaikan Sengketa

BPN menargetkan seluruh tanah pesantren memiliki sertifikat sebagai perlindungan dari penyerobotan mafia tanah.


Sebut Pemberian HGB 160 Tahun untuk Investor IKN Langgar UU, KPA Ibaratkan BPN Calo Tanah

52 hari lalu

Sebut Pemberian HGB 160 Tahun untuk Investor IKN Langgar UU, KPA Ibaratkan BPN Calo Tanah

KPA menanggapi rencana BPN memberikan hak guna bangunan (HGB) di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) selama 160 tahun kepada investor.


Konflik Agraria Pemkab Blora dengan Warga Wonorejo, Hadi Tjahjanto Bentuk Gugus Tugas

56 hari lalu

Konflik Agraria Pemkab Blora dengan Warga Wonorejo, Hadi Tjahjanto Bentuk Gugus Tugas

Hadi Tjahjanto akan membentuk gugus tugas untuk menyelesaikan konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu.