Harapan Ditjen Pajak Saat Luncurkan Meterai Elektronik

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyampaikan sambutan dalam acara Tempo Country Contributor Award 2019 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan meterai elektronik untuk memenuhi kebutuhan dokumen digital. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, berharap meterai model baru ini bisa mendatangkan berbagai manfaat.

"Harapannya memberi kemudahan bagi masyarakat, dan pemalsuan meterai diharapkan dapat berkurang," kata Suryo dalam acara peluncuran pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Selain itu, Suryo berharap meterai elektronik ini bisa berdampak positif bagi penerimaan negara. "Itu yang sangat menjadi titik cerita mengenai meterai elektronik itu sendiri," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai pada 26 Oktober 2020. Meterai elektronik atau disebut juga e-Meterai merupakan meterai yang dipakai untuk dokumen elektronik.

Sebelumnya, Bea Meterai hanya berwujud kertas dan digunakan untuk dokumen dalam bentuk fisik atau kertas. Lalu pada Pasal 32, disebutkan bahwa UU ini mulai berlaku 1 Januari 2021.

Suryo menyebut Perum Peruri membantu dalam penyediaan meterai elektronik ini. Selain itu, berbagai pihak lain terlibat seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sehingga, kata Suryo, meterai elektronik pun akhirnya bisa diluncurkan pada hari ini. Selanjutnya, meterai ini bisa digunakan untuk seluruh dokumen elektronik yang bersifat keperdataan bagi pihak yang terlibat.

Meski demikian, Suryo menyebut Perum Peruri hanya sebagai pihak penyedia dan pembuat meterai elektronik saja. Nantinya, akan ada pihak lain yang terlibat dalam distribusi, penjualan, sampai pemungutan bea meterai.

Menurut Suryo, pengaturan tersebut sudah diatur dalam dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu nomor 133 dan 134. "Kemarin sudah ditandatangani dan hari ini berlaku," kata dia.

Meski demikian, peluncuran awal sudah dimulai oleh Perum Peruri dan PT Telkom Indonesia pada 17 September 2021. Tapi saat itu, meterai elektronik ini baru terbatas digunakan di kalangan Himbara atau Bank BUMN.

Baca juga: Ditjen Pajak Ungkap Praktik Pemalsuan Meterai, Potensi Rugikan Negara Rp 37 M






Waspada Pembobolan Rekening Lewat Undangan Digital, Berikut Saran dari BSSN

4 hari lalu

Waspada Pembobolan Rekening Lewat Undangan Digital, Berikut Saran dari BSSN

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menjelaskan alasan undangan pernikahan online bisa menjadi alat penipuan, karena format yang digunakan undangan kekinian tersebut berbasis .apk atau Android Package Kit.


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

6 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak Utuh

6 hari lalu

Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak Utuh

Ketua Banggar DPR Said Abdullah merespons kritik yang disampaikan Keyua Umum Partai Demokrat AHY soal rasio utang negara.


Capaian Lelang DJKN 2022 Melebihi Target: Besi Tua dan Kebun Sawit Paling Laris Manis

13 hari lalu

Capaian Lelang DJKN 2022 Melebihi Target: Besi Tua dan Kebun Sawit Paling Laris Manis

DJKN Kementerian Keuangan melaporkan capaian lelang pada tahun 2022 melebihi target. Barang paling laris manis dalam lelang adalah besi tua.


SKK Migas: Penerimaan Negara dari Hulu Migas 2022 Rp 269 triliun

15 hari lalu

SKK Migas: Penerimaan Negara dari Hulu Migas 2022 Rp 269 triliun

Deputi Keuangan dan Komersialisai SKK Migas Kurnia Chairi menyebut penerimaan negara dari hulu migas pada 2022 mencapai Rp 269 triliun.


Jokowi Perintahkan Prabowo Kelola Info Intelijen di BIN hingga BSSN

16 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Kelola Info Intelijen di BIN hingga BSSN

Presiden Jokowi hari ini memenuhi undangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk hadir dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023.


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

21 hari lalu

BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Subsidi KUR Semakin Meningkat, BPKP Soroti Akuntabilitas dan Pengawasan Penyaluran

21 hari lalu

Subsidi KUR Semakin Meningkat, BPKP Soroti Akuntabilitas dan Pengawasan Penyaluran

BPKP menyusun strategi pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023.


Erick Thohir ke 41 Direktur Dana Pensiun BUMN: Jangan Wariskan Masalah seperti Asabri dan Jiwasraya

22 hari lalu

Erick Thohir ke 41 Direktur Dana Pensiun BUMN: Jangan Wariskan Masalah seperti Asabri dan Jiwasraya

Menteri BUMN Erick Thohir punya pesan khusus ke 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di lingkungan perusahaan pelat merah. Apa itu?


Heru Budi Lantik Alexander Rubi Satyoadi Sebagai Kepala BPKP DKI Jakarta yang Baru

24 hari lalu

Heru Budi Lantik Alexander Rubi Satyoadi Sebagai Kepala BPKP DKI Jakarta yang Baru

Heru Budi berpesan agar pejabat dapat mengawal program pembangunan Pemprov DKI Jakarta untuk berkembang lebih baik.