TEMPO.CO, Sanur - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan adanya modus dari sejumlah instansi Kementerian dan Lembaga yang menyulap produk impor dan dikemas agar tampak sebagai produk dalam negeri.
"Ada juga barang itu diimpor, diganti packaging-nya (kemasan) jadi seolah-olah tidak impor," kata Luhut secara virtual, di sela pembukaan pameran belanja produk dalam negeri Business Matching 2024, di Sanur, Bali, Selasa, 5 Maret 2024. "Ini diaudit oleh BPKP. BPKP yang menemukan ini dan sudah melaporkan."
Tapi Luhut tidak menjelaskan waktu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit tersebut. Ia juga tak menyebutkan jenis sanksi yang rencananya bakal dijatuhkan kepada pihak yang terlibat.
Yang pasti, kata Luhut, belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri seharusnya tetap memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pembayarannya menggunakan mata uang rupiah.
Sebab, menurut Luhut, pinjaman luar negeri itu dibayarkan kembali menggunakan uang hasil pajak yang dibayar oleh rakyat, sehingga belanja diprioritaskan untuk produk dalam negeri.
Oleh sebab itu, ia meminta BPKP terus melakukan audit dan tidak segan melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," ucap Luhut.
Lebih jauh, Luhut memaparkan sedikitnya ada enam strategi penguatan belanja produk dalam negeri, meliputi perbaikan proses belanja internal yang terdigitalisasi, transparan dan tata kelola baik.
Kemudian, belanja produk dalam negeri minimal 95 persen anggaran belanja barang dan jasa, serta prioritas merek lokal yang diproduksi di dalam negeri, bukan sekedar kemasan semata.
Tak hanya itu, Luhut juga menyebutkan penggunaan kartu kredit Indonesia serta pengembangan peta jalan pengurangan impor dengan target impor maksimal hanya lima persen termasuk dalam strategi penguatan belanja produk dalam negeri.
Menko Luhut mencatat realisasi belanja produk dalam negeri pada tahun 2023 lalu mencapai Rp 1.349,8 triliun, naik ketimbang 2022 mencapai Rp 749,5 triliun. Dari angka itu, sebesar Rp 482 triliun di antaranya diserap oleh BUMN, kemudian disusul kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan Rp 250 triliun nilai kontrak belanja produk dalam negeri pada triwulan pertama 2024 oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada ajang pameran Business Matching, di Sanur, Bali, 4-7 Maret.
Ia menjelaskan potensi belanja barang dan modal APBN dan APBD pada tahun 2024 ini mencapai Rp 1.223 triliun. Angka itu, kata Agus, di luar belanja BUMN dan BUMD.
ANTARA
Pilihan Editor: Prabowo Sebut Tak Perlu BUMN Hotel: Kita Harus Biarkan Swasta Semakin Dominan..
