RUU Pajak Segera Disahkan, Bagaimana Aturan PPN Sembako dan Jasa Pendidikan?

Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis 10 Juni 2021. Pemerintah berencana untuk mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat meneruskan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ke Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan pada sidang paripurna DPR. Berdasarkan pembahasan, beleid itu disepakati berubah nama menjadi RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU Pajak.

Pembahasan beleid soal perpajakan ini sebelumnya menuai sorotan dari akademikus, lembaga penelitian, hingga masyarakat umum. Pasalnya, berdasarkan draf yang beredar sebelumnya, beleid tersebut disebut akan menghapus barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak alias sembako dari jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Di samping itu, publik juga mempersoalkan dihapusnya sejumlah jasa, misalnya jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis, dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Lantas, bagaimana ketentuan termutakhir mengenai barang dan jasa tersebut dalam draf teranyar RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

Melalui akun sosial medianya, staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah.

"Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," tulis Prastowo dalam akun twitter @prastow, Kamis, 30 September 2021.

Berdasarkan dokumen draf RUU HPP yang diperoleh Tempo, Kamis, 30 September 2021, pada Bab IV Pasal 4A Ayat 2, tercantum bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak tetap dihapus dari jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pada Ayat 3, termaktub bahwa jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, serta jasa pendidikan juga dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN.






Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

1 hari lalu

Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto melempar bola panas kisruh SDN Pondokcina 1 kepada orang tua.


Sambut HUT Polda Metro Jaya ke-73, Polisi Bagikan Sembako bagi Warga Kembangan

4 hari lalu

Sambut HUT Polda Metro Jaya ke-73, Polisi Bagikan Sembako bagi Warga Kembangan

Kegiatan amal ini akan terus berlangsung hingga puncak rangkaian peringatan 73 Tahun Bakti Polda Metro Jaya pada 6 Desember mendatang.


30 Tahun Membangun Bisnis Pendidikan, Prita Kemal Gani Luncurkan Biografi

6 hari lalu

30 Tahun Membangun Bisnis Pendidikan, Prita Kemal Gani Luncurkan Biografi

Prita Kemal Gani awalnya membangun bisnis dengan jumlah pegawai LSPR dua orang dan puluhan murid hingga kini bisa meluluskan 100 ribu tenaga terampil.


Potret Perjuangan Guru dan Perlunya Pemetaan Pendidikan

7 hari lalu

Potret Perjuangan Guru dan Perlunya Pemetaan Pendidikan

Ada beragam upaya dan pendekatan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak.


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

9 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Hari Guru Nasional: Berikut Tugas dan Fungsi Guru Menurut Undang-Undang

11 hari lalu

Hari Guru Nasional: Berikut Tugas dan Fungsi Guru Menurut Undang-Undang

Hari Guru Nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan upaya guru dalam mencerdaskan kehidupan calon penerus bangsa. Ini tugas dan fungsi guru.


Asal-usul Hari Anak Universal Setiap 20 November

16 hari lalu

Asal-usul Hari Anak Universal Setiap 20 November

Asal-usul peringatan Hari Anak Universal telah mengalami perjalanan panjang hingga akhirnya diresmikan pada 1959


Aturan Insentif Investasi IKN Selesai Sebelum Akhir 2022, Badan Otorita Ungkap Isinya

17 hari lalu

Aturan Insentif Investasi IKN Selesai Sebelum Akhir 2022, Badan Otorita Ungkap Isinya

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan bahwa aturan insentif untuk investasi di ibu kota baru akan selesai sebelum akhir 2022.


Ratusan PHK Ruangguru, Begini Awal Berdirinya Usaha Belva Devara dan Iman Usman

17 hari lalu

Ratusan PHK Ruangguru, Begini Awal Berdirinya Usaha Belva Devara dan Iman Usman

Ruangguru telah mengumumkan kabar PHK terhadap ratusan karyawannya. Begini asal mula berdirinya bahkan sempat buka cabang di Vietnam dan Thailand.


Hari ini 110 Tahun Muhammadiyah, Sejak Awal KH Ahmad Dahlan Bukan Mendirikan Organisasi Politik

18 hari lalu

Hari ini 110 Tahun Muhammadiyah, Sejak Awal KH Ahmad Dahlan Bukan Mendirikan Organisasi Politik

Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, 110 tahun lalu, tepatnya 18 November 2022. Berikut alasan KH Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan ini.