"Pertumbuhan ekonomi terhadap GDP kita itu 60 persennya dari UMKM. Tidak hanya itu, kontribusi UMKM kepada Ibu Pertiwi di kala Ibu Pertiwi sakit tahun 98, yang jadi benteng pertahanan ekonomi kita adalah UMKM," katanya.
Bahlil juga mengungkapkan, hingga saat ini 90 persen perizinan usaha di Kementerian Investasi/BKPM merupakan perizinan dari UMK dan UMKM.
"Terkat perizinan UMK, UMKM, hari ini yang sudah terbit hampir 90 persen ada pada UMKM. Khusus UMKM cukup dengan NIB, SNI dan (sertifikat) halalnya sudah. Ini kita manfaatkan. Jadi tidak perlu lagi kita memakai biaya A, biaya B, untuk kepengurusan izin. Sekarang sudah saatnya untuk kita hadir bersama-sama mendorong UMKM ini," katanya.
Ada pun Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendukung penuh kolaborasi untuk bisa mendorong pengembangan UMKM itu. Kementerian Koperasi dan UKM sendiri memiliki agenda transformasi usaha informal ke formal bagi usaha mikro, termasuk memberikan pendampingan kemudahan akses penyederhanaan perizinan dan perlindungan usaha dengan memanfaatkan aplikasi OSS Berbasis Risiko.
"Konsep perizinan berbasis resiko tersebut dapat memudahkan para pelaku usaha khususnya bagi usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan perizinan serta menghilangkan pungutan liar yang kerap dikeluhkan oleh para pelaku usaha dalam mengakses perizinan," katanya.
Kendati demikian, karena sistemnya yang baru berdasarkan risiko, Teten menilai perlu ada sosialisasi dan pendampingan terkait perizinan tersebut, terutama bagi usaha mikro.
Kementerian Koperasi dan UKM telah membentuk pendamping Garda Transfumi yang dilatih langsung oleh Kementerian Investasi untuk mensosialisasikan dan mendampingi usaha mikro kecil dalam mengakses layanan OSS Berbasis Risiko.
"Hingga saat ini sudah terfasilitasi sebanyak 6.851 NIB, melampaui target tahun ini 5.000 NIB dan masih terus bertambah," pungkas Teten.
Baca Juga: Per Oktober PeduliLindungi Bisa Diakses di Aplikasi Lain, Gojek hingga Tokopedia
