Tapi yang paling banyak yaitu peserta yang tidak masuk dalam DTKS dan juga tidak tercatat di data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Jumlahnya mencapai 5,8 juta.
"Enggak ada di data kependudukan," kata Risma. Sehingga, Risma mengembalikan data 5,8 juta ini ke daerah untuk dieleraskan dengan data kependudukan.
Sehingga jika ditotal, jumlahnya keseluruhan dari aneka kasus ini mencapai 9,7 juta data orang miskin penerima bantuan.
3. Sisa Data 87 Juta
Selanjutnya, ada juga 11,6 juta data penerima yang sudah sinkron dengan Dukcapil, tapi berstatus non-DTKS. Kemudian, 955 ribu data penerima non-DTKS di daerah pengecualian seperti Papua dan Papua Barat.
Pengecualian dilakukan karena perekaman data di kedua daerah ini masih rendah. Jika ditotal, jumlahnya sebanyak 12,6 juta. Data inilah yang juga diminta untuk diverifikasi ulang oleh daerah.
Lalu sisa terbanyak yaitu data penerima yang sudah masuk DTKS yang berjumlah 74,4 juta. Maka secara keseluruhan, jumlahnya mencapai 87 juta data penerima, yang kemudian ditetapkan oleh Risma dalam penetapan kedua.