Kekhawatiran Pengusaha Soal Kemudahan Berusaha Usai Bank Dunia Setop EoDB

Reporter

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo Hariyadi Sukamdani khawatir penghentian sementara laporan kemudahan berusaha alias Ease of Doing Business atau EoDB oleh Bank Dunia membuat pelaksanaan kebijakan yang mempermudah berinvestasi di Indonesia menjadi kendor.

"Selama tidak ada EoDB, khawatirnya longgar lagi. Karena kan enggak ada acuan. Kecenderungan orang Indonesia kan gitu, kalau enggak diawasi atau enggak ada tools-nya nanti bisa bablas lagi," ujar Hariyadi kepada Tempo, Senin, 20 September 2021.

Pernyataan Hariyadi tersebut menanggapi penghentian sementara laporan EoDB akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Skandal disinyalir terjadi pada 2018 dan 2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.

Hariyadi mengatakan selama ini dunia usaha mendapat manfaat dari adanya laporan tersebut. Pasalnya, laporan tersebut menjadi pegangan internasional dan menjadi penilaian bagi iklim investasi di Tanah Air. Terlebih, belakangan ini pemerintah berupaya meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya dari modal asing.

"Sehingga pemerintah mencoba memperbaiki. Kami dapat manfaat dari situ. Karena regulator mendapat sorotan kalau jelek. Kalau dia jelek kan peringkatnya turun, malu dong. Sehingga mereka akan mencoba untuk memperbaiki," tutur Hariyadi.

Dengan adanya EoDB, kemudahan berusaha di setiap negara dipantau oleh lembaga independen. Sehingga, pemerintah pun terdorong memperbaiki berbagai aturan berusaha di Tanah Air. Menurut dia, kalau laporan EoDb tidak ada, belum tentu pemerintah mau mendengar masukan atau keluhan dari pelaku usaha.






Bank Dunia Cemaskan Kenaikan Utang Negara Kaya dan Gagal Bayar Negara Miskin

15 jam lalu

Bank Dunia Cemaskan Kenaikan Utang Negara Kaya dan Gagal Bayar Negara Miskin

Bank Dunia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakmampuan global dalam mengelola utang gagal bayar.


Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

4 hari lalu

Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

Presiden Jokowi mengutip pernyataan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) yang memuji kondisi ekonomi Indonesia.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

5 hari lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

6 hari lalu

Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum


Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen jadi Rp 1,96 Juta

6 hari lalu

Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen jadi Rp 1,96 Juta

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah 2023 naik 8,01 persen dibanding tahun 2022.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

9 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

10 hari lalu

Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

10 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur

11 hari lalu

Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur

Said Iqbal mengatakan baru kali ini terjadi di dalam unsur pengusaha ada dua versi usulan UMP DKI.


Sidang Pengupahan Gagal Raih Kesepakatan UMP DKI 2023, Ada 4 Rekomendasi

11 hari lalu

Sidang Pengupahan Gagal Raih Kesepakatan UMP DKI 2023, Ada 4 Rekomendasi

Dalam sidang, Dewan Pengupahan Jakarta masih menggunakan besaran UMP DKI 2022 Rp 4,6 juta.