Terkini Ekbis: Bantahan CSR Kimia Farma untuk Radikalisme, Aturan Lengkap PPKM

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN, Erick Thohir

    Menteri BUMN, Erick Thohir

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa pagi hingga sore ini, 14 September 2021, dimulai dengan berita Arya Sinulingga, menanggapi isu adanya penggunaan dana Corporate Social Responsibility alias CSR BUMN untuk radikalisme. 

    Selain itu kabar pemerintah meminta masyarakat waspada atas peningkatan kasus kematian akibat virus corona di Sukoharjo, Tegal dan Semarang. Kemudian informasi tentang rencana penerapan ganjil genap di daerah-daerah tempat wisata selama perpanjangan PPKM Jawa - Bali 14 September hingga 20 September 2021.

    Hal yang juga terkait dengan level PPKM Jawa Bali dan aturan terbarunya masuk dalam pencarian terkini. Berikut adalah ringkasan dari keempat berita tersebut:

    1. Stafsus Erick Thohir Bantah Isu CSR Kimia Farma Dipakai untuk Radikalisme

    Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinulingga, menanggapi isu adanya penggunaan dana Corporate Social Responsibility alias CSR BUMN untuk radikalisme. Hal ini menyusul ditangkapnya seorang terduga teroris yang diketahui sebagai pegawai PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

    "Kami dapat informasi dari Kimia Farma bahwa orang tersebut tidak bisa mengakses CSR. Jadi tidak ada CSR dipakai untuk radikalisme di Kimia Farma," kata Arya dalam keterangan video, Selasa, 14 September 2021.

    Ia pun memastikan bahwa sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, jajaran di kementerian BUMN telah diminta untuk membuat sistem untuk CSR. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui titik pemberian CSR dan penggunaan dananya untuk apa. Dengan demikian, sangat kecil peluang dana tersebut dimanfaatkan untuk radikalisme.

    Di samping itu, manajemen dan direksi BUMN juga telah diminta untuk melakukan kurasi ketat terhadap pemanfaatan dana CSR. "Kami sangat ketat akan pemanfaatan ini," ujar Arya.

    Baca berita selengkapnya di sini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.