TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pembangunan yang belum optimal dan terjadi ketimpangan di daerah disebabkan penyerapan belanja daerah yang belum optimal.
“Beberapa daerah berkinerja sangat tinggi namun masih banyak yang tertinggal. Hal ini diakibatkan oleh kualitas belanja daerah yang belum optimal,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 13 September 2021.
Terjadinya ketimpangan tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan 90,38 persen, Kota Metro 88,26 persen, dan Kota Bima 88,07 persen.
Di sisi lain untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 51,27 persen, Kabupaten Sintang 49,71 persen dan terendah adalah Kabupaten Intan Jaya 13,34 persen, padahal angka nasional ada di level 70,68 persen.
Kemudian untuk air minum layak terdapat tujuh daerah yang mampu mencapai 100 persen seperti Magelang, Tegal, dan Klaten, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya 27,4 persen, Kabupaten Mamasa 22,91 persen, dan Kabupaten Lanny Jaya 1,06 persen, dengan angka nasional 89,27 persen.
“Kita lihat Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen penduduknya yang mendapat akses air bersih,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
