NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Dikritik Atas Lemahnya Perlindungan Data Penduduk

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Dalam pertemuan ini, KPK dan LPSK meningkatkan kerja sama perlindungan saksi dan korban. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution menilai pemerintah teledor melindungi data pribadi warga negara akibat sistem yang lemah. Lemahnya perlindungan data terlihat dari bocornya nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang tersebar luar di media sosial.

“Publik heran bagaimana bisa data pribadi seorang presiden bisa bocor. Sistem perlindungan data pribadi warga negara memang sangat lemah. Milik Presiden saja bobol. Peristiwa ini sebagai syiar ketakutan publik, kedaulatan data pribadi warga negara terancam,” ujar Manager dalam keterangannya, Ahad, 5 September 2021.

Manager mengatakan semestinya pemerintah menjamin hak atas privasi setiap warga negara. Saat ini negara tidak memiliki payung hukum yang mengatur dengan detail perlindungan data. Kondisi ini menyebabkan warga merugi lantaran privasinya berpotensi dibobol.

LPSK mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Apalagi data pribadi adalah identitas diri, yang keberadaanya merupakan hak konstitusional warga negara.

“ Bila UU ITE disahkan atas dasar kesadaran maraknya kejahatan pada dunia cyber,  UU PDP harus disahkan sesegera mungkin atas kesadaran yang sama atau bahkan lebih mendesak lagi,” kata Manager.

RUU PDP telah membahas sekitar 300 daftar inventarisasi masalah (DIM). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada tahun lalu meyakini RUU PDP dapat selesai pada awal 2021. Namun pembahasannya mengalami deadlock akibat perbedaan pendapat soal lembaga independen.

BACA: NIK Jokowi Tersebar, LPSK Dorong RUU PDP Segera Dituntaskan

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






LPSK Surati Jaksa, Kuasa Hukum Berharap Bharada E Terima Keringanan Hukuman Selaku JC

1 hari lalu

LPSK Surati Jaksa, Kuasa Hukum Berharap Bharada E Terima Keringanan Hukuman Selaku JC

Ronny menampilkan surat rekomendasi yang diberikan LPSK soal Bharada E ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan tembusan JPU sebelum sidang


LPSK Layangkan Surat Rekomendasi ke Jaksa agar Tuntutan Bharada E Diringankan

2 hari lalu

LPSK Layangkan Surat Rekomendasi ke Jaksa agar Tuntutan Bharada E Diringankan

LPSK mengirimkan surat rekomendasi kepada Kejaksaan Agung agar penuntut umum menuntut ringan Bharada E atau Richard Eliezer.


Top Nasional: Pernyataan Bharada E soal Wanita Menangis Dinilai Kejujuran, DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

3 hari lalu

Top Nasional: Pernyataan Bharada E soal Wanita Menangis Dinilai Kejujuran, DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi mengungkapkan pernyataan Richard Eliezer atau Bharada E soal wanita menangis di rumah Ferdy Sambo adalah jujur.


Bharada E Sebut Perempuan Menangis di Rumah Sambo, LPSK: Ia Berkata Jujur

4 hari lalu

Bharada E Sebut Perempuan Menangis di Rumah Sambo, LPSK: Ia Berkata Jujur

LPSK memberikan tanggapan mengenai pernyataan penasihat hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis yang menyebut Bharada E memberikan kesaksian bohong di persidangan.


Korban Kejahatan Seksual Mas Bechi Kecewa dengan Vonis Hakim

4 hari lalu

Korban Kejahatan Seksual Mas Bechi Kecewa dengan Vonis Hakim

Mas Bechi divonis 7 tahun penjara. Jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut 16 tahun penjara.


LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

5 hari lalu

LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan korban kekerasan seksual di Kemenkop UKM dalam keadaan trauma akibat peristiwa yang dialaminya


Mas Bechi Hanya Divonis 7 Tahun, LPSK Dukung Jaksa Ajukan Banding

5 hari lalu

Mas Bechi Hanya Divonis 7 Tahun, LPSK Dukung Jaksa Ajukan Banding

LPSK meminta Pengadilan Tinggi Surabaya memperhatikan memori banding yang diajukan jaksa terhadap pelaku kekerasan seksual Mas Bechi.


LPSK Putuskan Justice Collaborator Dody Prawiranegara Cs Pekan Depan

6 hari lalu

LPSK Putuskan Justice Collaborator Dody Prawiranegara Cs Pekan Depan

Kesimpulan dikabulkan atau tidaknya permohonan justice collaborator Dody Prawiranegara Cs diputuskan Senin.


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

9 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.


Doddy Prawiranegara Minta Jadi JC karena Diintimidasi Teddy Minahasa, LPSK: Masih Telaah

11 hari lalu

Doddy Prawiranegara Minta Jadi JC karena Diintimidasi Teddy Minahasa, LPSK: Masih Telaah

LPSK masih menelaah berkas permohonan justice collaborator dari AKBP Doddy Prawiranegara dalam kasus sabu Teddy Minahasa.