TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksi stok utang pemerintah akan melonjak drastis dan mencapai Rp 9.800 triliun pada akhir pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Oktober 2024.
Posisi stok utang pemerintah awal pandemi, per Maret 2020, telah menembus Rp 5.000 triliun. Atas nama stimulus untuk melawan pandemi, per Juni 2021, utang tersebut menembus Rp 6.500 triliun.
“Setelah pandemi, kecenderungan ini menjadi sangat mengkhawatirkan," ujar Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Agustus 2021.
Dalam 1,5 tahun sejak pandemi, kata Yusuf, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp 102,2 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak tiga kali lipat dari stok utang periode Oktober 2014 hingga Desember 2019 yang berada pada kisaran Rp 35,2 triliun rupiah.
Apabila pada periode pertama Presiden Jokowi stok utang pemerintah bertambah Rp 2.155 triliun, tutur dia, maka pada periode kedua, Oktober 2019-Oktober 2024, diproyeksikan stok utang pemerintah akan bertambah Rp5.043 triliun.
“Kenaikan stok utang pemerintah era Presiden Jokowi ini menjadi sangat luar biasa bila melihat di periode ke-2 Presiden SBY (Oktober 2009-Oktober 2014) stok utang pemerintah ‘hanya’ bertambah Rp 999 triliun,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, melonjaknya beban utang yang kini mencapai 39,4 persen pada 2020 berakar dari rendahnya penerimaan perpajakan. Ketika ketergantungan terhadap utang semakin meningkat, di saat yang sama, kinerja penerimaan perpajakan justru semakin menurun drastis.
