TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menanggapi pembentukan Badan Pangan Nasional atau BPN oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faisal menilai fungsi BPN tidak sesuai dengan desain awal yang direncanakan oleh pemerintah, bahkan tidak memiliki taring.
Semula, kata Faisal, BPN semacam super-body yang akan mengurusi segala persoalan pangan dari hulu sampai hilir. Namun pada praktiknya, dia menyebut badan pangan hanya memiliki kewenangan sebatas kebijakan lantaran adanya dugaan intervensi pihak-pihak yang melemahkan fungsi BPN.
“Mereka yang terus menggergaji ide selama sembilan tahun ini sehingga BPN menyisakan sedikit kewenangan, membuat tak bertaring. Jadi kita tidak bisa punya harapan lagi sama BPN,” ujar Faisal Basri dalam webinar PATAKA, Kamis, 26 Agustus 2021.
Mengacu pada rencana awalnya, Faisal menyatakan BPN didesain memiliki kewenangan paripurna untuk menangani pelbagai rantai pangan. Rantai tersebut dimulai dari ketahanan pangan, keamanan, kedaulatan, produksi, sampai konsumsi, bahkan stanting.
Namun, tutur dia, fungsi yang direncanakan ini rupanya telah mengusik kewenangan sejumlah kementerian, terutama yang sarat akan vested interest atau praktik pemburuan rente. Faisal tidak menggamblangkan kementerian yang ia maksud.
Akibatnya, BPN yang terbentuk saat ini memiliki fungsi yang lebih kecil. “Sekarang kelihatannya hanya mengarah ke kebijakannya saja, nanti yang melaksanakannya Bulog. Jadi sama saja kita sekarang ini,” ujar Faisal.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pangan Nasional baru-baru ini diteken oleh Presiden Jokowi. BPN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Di dalam Perpres disebutkan bahwa kewenangan BPN adalah melakukan koordinasi, merumuskan, dan menetapkan kebijakan ketersediaan pangan serta gizi. Badan Pangan Nasional juga berfungsi mengatur keanekaragaman konsumsi pangan dan menjaga keamanan pangan nasional.
Baca: Jokowi Resmi Bentuk Badan Pangan Nasional, Ini 11 Fungsinya
