Masalah kedua adalah kapasitas fiskal pemerintah yang terus melemah. Wijayanto mengatakan saat ini rasio pajak terus turun, sementara defisit APBN terus meningkat. Jika situasi ini berlanjut, maka Indonesia berpotensi masuk dalam jebakan utang. Imbasnya, pemerintah tidak mampu membiayai berbagai program penting, termasuk program sosial.
Wijayanto pun mengungkapkan masalah-masalah lainnya, misalnya defisit neraca transaksi berjalan yang terus meningkat; ketimpangan pendapatan, kekayaan, dan penguasaan tanah; tingkat pengangguran yang tinggi dengan kualitas pekerjaan rendah, hingga ketidakpastian regulasi.
Untuk itu, Wijayanto mengusulkan beberapa solusi. Pertama, memperbaiki penanganan Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi dan mengutamakan transparasi. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kepercayaan.
Kedua, memprioritaskan utang hanya untuk hal penting. Wijayanto menyarankan beberapa proyek boros modal dengan dampak ekonomi minimal perlu ditunda.
Ketiga, rasio pajak perlu dijaga dengan pendekatan yang komprehensif. Untuk itu, pemotongan tarif dan insentif pajak perlu menggunakan pendekatan komprehensif.
Keempat, Wijayanto menilai pemerintah perlu memperbaiki kebijakan dan sistem BPJS Kesehatan. "BPJS Kesehatan adalah bom waktu yang berpotensi meledak sewaktu-waktu," kata dia.
Kelima, Wijayanto menilai perlunya kebijakan antisipatif untuk menghindari potensi pajak dan lapangan kerja yang hilang, serta melejitnya impor barang konsumsi akibat ekonomi digital dan e-commerce.
BACA: Syarat Masuk Mal Tanpa Sertifikat Vaksin Covid-19
CAESAR AKBAR
