Bamsoet Sebut Pembagian Royalti Musisi Lebih Lengkap dengan Aturan Terbaru

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Himpunan Mahasiswa (HIMA) KOSGORO, secara virtual di Jakarta, Kamis (26/11/20).

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Himpunan Mahasiswa (HIMA) KOSGORO, secara virtual di Jakarta, Kamis (26/11/20).

    TEMPO.CO, JakartaKetua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan salah satu kendala pemberian royalti kepada para musisi adalah kurangnya data base lagu dan musik yang dijadikan acuan pemberian hak royalti. Hal itu dikarenakan belum semua pencipta lagu di Indonesia mau mendaftarkan hasil karyanya di Kementerian Hukum dan HAM.

    Dia berharap semua musisi bisa mendapatkan hak royalti atas karyanya yang digunakan dalam kegiatan komersial maupun pelayanan publik sehingga hidup mereka lebih terjamin di hari tua.

    Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021. Bambang Soesatyo menuturkan PP No 56 tahun 2021 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

    "Dalam PP tersebut pemerintah memastikan para musisi mendapatkan hak royalti atas karya lagu atau musik yang digunakan dalam kegiatan komersial atau pada pelayanan publik," ujar pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu usai Ngobras (ngobrol santai) dengan Ketua Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) Nanda Persada, di Jakarta, Minggu 1 Agustus 2021.

    Melalui PP tersebut dasar hukum pemungutan dan pembagian royalti menjadi lebih kuat; termasuk ruang lingkup kegiatan yang wajib membayar royalti, mulai dari pertunjukan, pengumuman dan komunikasi ciptaan dengan tujuan komersial yang dilakukan secara analog ataupun digital. 

    "PP No 56 tahun 2021 tidak hanya mengatur kewajiban royalti dari pertunjukan musik karya musisi saja. Tetapi, juga mengatur kewajiban royalti pada pemutaran rekaman lagu serta siaran rekaman pertunjukan musik melalui berbagai media, termasuk internet," papar Bamsoet.

    Menurut dia, para musisi harus bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan menghimpun dan mendistribusikan royalti. "Dan saya mengharapkan Imarindo di bawah kepemimpinan Nanda Persada melakukan gebrakan. Sehingga, para musisi bisa mudah mendapatkan hak royalti atas karya yang dihasilkan," kata dia.

    BACA: Tanggapi Keberatan PHRI, LMKN: Beda Usaha, Beda Cara Hitung Royalti Lagu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.