Terkini Bisnis: Dokumen Manifes Wajib Disertai NPWP, Kisah Bos BCA dan Apartemen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua penumpang menyelesaikan pengurusan bebas fiskal di Bandara Soekarno Hatta, (1/1). Mulai 1 Januari 2009, pemerintah menerapkan bebas fiskal luar negeri bagi enumpang angkutan udara yang telah memiliki NPWP. TEMPO/Puspa Perwitasari

    Dua penumpang menyelesaikan pengurusan bebas fiskal di Bandara Soekarno Hatta, (1/1). Mulai 1 Januari 2009, pemerintah menerapkan bebas fiskal luar negeri bagi enumpang angkutan udara yang telah memiliki NPWP. TEMPO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad malam, 1 Agustus 2021, dimulai dari pengajuan dokumen manifes harus mencantumkan NPWP mulai hari ini dan Menteri Luhut Pandjaitan yang memberi pesan ke anak muda yang belajar di negara maju agar tidak lupa pulang dan berkontribusi untuk Tanah Air.

    Berikutnya ada cerita Bos BCA yang kesulitan membeli properti saat PPKM Darurat dan OJK meminta Kominfo memblokir lima aplikasi Mata Elang. Lalu ada berita tentang dampak akuisisi 66,03 persen saham Link Net oleh XL Axiata. 

    Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

    1. Mulai 1 Agustus, Pengajuan Dokumen Manifes Harus Cantumkan NPWP

    Pengajuan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) dan manifes kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest oleh pengangkut wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima atau consignee.  

    "Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan atas transaksi kepabeanan," dikutip dalam keterangan resmi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 1 Agustus 2021.

    Perusahaan sarana pengangkut turut diwajibkan mencantumkan NPWP pengirim atau shipper dalam pengajuan manifes keberangkatan sarana pengangkut atau outward manifest.

    Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 158/PMK.04/2017 j.o 97/PMK.04/2020 serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) nomor PER-11/BC/2020.

    Simak lebih jauh tentang NPWP di sini. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.