Soal TKA Cina Masuk RI, Faisal Basri: Bukan Hanya Tenaga Ahli, tapi juga Buruh

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi kantin tenaga kerja asing atau TKA saat jam makan siang di  PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa, 7 Agustus 2018.

    Kondisi kantin tenaga kerja asing atau TKA saat jam makan siang di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa, 7 Agustus 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA Cina masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang.

    Faisal Basri menyebut, para tenaga asing dari Cina bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.

    “Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga  sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 201.

    Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja Cina masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan.  Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan.

    Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

    Menurut Faisal, data masuknya pekerja Cina yang ia dapat dari sumber tepercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021. “Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri,  ada yang dari Cina,” kata Faisal.

    Faisal melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA, termasuk untuk proyek strategis nasional, dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4.

    Pada Mei lalu, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal Cina di Indonesia. Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja Cina di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan Cina. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.

    Menurut Luhut, tenaga kerja Cina masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.

    “Kalau teman-teman tanya kenapa yang kita pakai itu tenaga Tiongkok (Cina), saya bukan orang bodoh memberikan itu (tenaga kerja) banyak kepada mereka. Saya pasti atur bagaimana supaya mereka dikurangi sebanyak mungkin,” ujar Luhut.

    Baca Juga: TKA Cina Positif Covid-19 Saat Tiba di Bula Zona Hijau di Maluku

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.