Bahlil Lahadalia: Tiap Tahun Rp 150 T Keluar dari RI untuk Impor Alat Kesehatan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

    Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan impor Indonesia terhadap alat-alat kesehatan di Indonesia masih cukup tinggi. Setiap tahun, kata Bahlil, dana senilai Rp 150 triliun keluar untuk mendatangkan peralatan medis yang belum diproduksi di dalam negeri.

    “Jadi di sektor kesehatan ini kita berupaya untuk bagaimana menarik investor. Kita tahu 90 persen alat kesehatan kita impor, bahan baku kita impor, vaksin pun impor,” ujar Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 27 Juli 2021.

    Bahlil berujar pemerintah berupaya mendatangkan pemodal di sektor kesehatan untuk memperbesar cakupan industri peralatan medis maupun farmasi di Indonesia. Menurut dia, bila melihat dana yang keluar setiap tahun, pasar Indonesia terhadap industri tersebut sangat besar.

    Pada pertengahan Juli lalu, Bahlil berkunjung ke Amerika Serikat untuk meningkatkan capaian realisasi investasi ada 2021. Bahlil mengklaim Amerika berkomitmen menanamkan modal di Indonesia pada kuartal IV 2021.

    Bahlil berujar, Indonesia terus membuka akses masuknya modal asing, termasuk untuk sektor kesehatan. Selain Amerika, investor lainnya juga berencana masuk ke Indonesia, seperti Australia dan Korea Selatan pada akhir 2021.

    “Kami tidak bisa memberikan data. Tapi ketika kami yakin, ada waktunya disampaikan,” ujar Bahlil.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.