Kemenhub Sebut Angkutan Ilegal Merebak Selama Pandemi Covid-19

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Stasiun Bekasi, Minggu 18 April 2021. (HO-BKIP Kemenhub)

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Stasiun Bekasi, Minggu 18 April 2021. (HO-BKIP Kemenhub)

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan angkutan ilegal marak terjadi selama pandemi Covid-19 di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Merebaknya angkutan ilegal terlihat dari data penindakan kasus pelanggaran lalu-lintas yang dihimpun Korlantas Polri.

    “Belakangan begitu ada Covid-19 tampak marak angkutan ilegal. Yang dikhawatirkan adalah terjadinya ekosistem yang tidak sesuai dengan aturan kita,” ujar Budi Setiyadi dalam webinar, Jumat, 23 Juli 2021.

    Budi mencontohkan angkutan ilegal bermunculan pada periode Lebaran 1442 Hijriah.  Selama 12 hari Operasi Ketupat 2021, Korlantas Polri tercatat menindak 835 travel gelap. Travel gelap mengangkut penumpang tanpa syarat-syarat yang diatur selama pembatasan kegiatan masyarakat, seperti tes Covid-19.

    Budi Setiyadi berujar menjamurnya angkutan ilegal akan merusak ekosistem transportasi resmi. Bagi operator yang telah terdaftar, munculnya angkutan gelap akan merugikan dari sisi pendapatan lantaran terjadi persaingan yang tidak sehat.

    Sedangkan bagi masyarakat, angkutan ilegal mengancam dari sisi keselamatan karena penumpang tidak memiliki jaminan asuransi. Selain itu, angkutan ilegal tidak memiliki kepastian tarif.

    Berdasarkan jenisnya, terdapat dua angkutan ilegal yang saat ini beroperasi. Pertama, angkutan pelat kuning dengan registrasi bodong alias tak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan atau izin pengawasan. Angkutan ini muncul akibat operator resmi menjual armadanya ke perorangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.