PPKM Darurat, Kemenhub: Penumpang Pesawat Turun 70 Persen, Kereta Api 80 Persen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Direktur Utama PT Adhi Karya (persero) Tbk Entus Asnawi di salah satu gerbong LRT Jabodebek di Stasiun LRT TMII, Jakarta Timur, Selasa, 8 Juni 2021. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan mengklaim Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur perjalanan penumpang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat efektif menurunkan pergerakan masyarakat. Sejak surat edaran tersebut berlaku pekan pertama Juli lalu, jumlah penumpang di seluruh moda transportasi menurun signifikan.

“Untuk transportasi angkutan udara turunnya 70 persen dibandingkan sebelum pemberlakuan SE Nomor 14 Tahun 2021,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam konferensi pers pada Sabtu, 17 Juli 2021.

Penurunan pergerakan penumpang untuk angkutan kereta api bahkan melampaui pesawat. Jumlah penumpang kereta api antar-kota atau perkotaan melorot sampai 80 persen. Sedangkan kereta rel listrik atau KRL menurun 58 persen.

Adapun pergerakan penumpang untuk angkutan darat turun sampai 40 persen dan penumpang kapal penyeberangan melorot 39 persen. Sementara itu, penumpang kapal laut jumlahnya turun sampai 40 persen.

Meski tren penurunan jumlah penumpang terjadi cukup tajam, Adita mengatakan pemerintah harus kembali membatasi pergerakan masyarakat selama libur Idul Adha 2021. Pengetatan perjalanan diatur dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 yang mulai berlaku di sektor transportasi pada 19 Juli.

“Dengan konteks Idul Adha, ada kecenderungan orang melakukan perjalanan lebih tinggi. Inilah yang dilakukan untuk mengantisipasi (penularan Covid-19). Diharapkan masyarakat bisa mematuhi dan menyadari kenapa mobilitas dibatasi,” ujar Adita.

Berikut ini aturan teranyar untuk perjalanan domestik yang diatur dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 15 Tahun 2021.

  • Seluruh bentuk perjalanan orang keluar daerah dibatasi untuk sementara dan hanya dikecualikan bagi pekerja di sektor esensial dan kritikal serta orang dengan kepentingan mendesak. Orang dengan kepentingan mendesak ini meliputi pasien yang sedang sakit keras, ibu hamil dengan pendamping maksimal satu orang, orang dengan kepentingan persalinan dengan pendamping maksimal dua orang, dan pengantar jenazah non-Covid-19 dengan jumlah maksimal lima orang.
  • Pelaku perjalanan minimal berusia 18 tahun. Pergerakan warga di bawah usia 18 tahun dibatasi atau dilarang sementara.
  • Pelaku perjalanan untuk semua moda transportasi wajib melampirkan persyaratan perjalanan yang meliputi:
    • Surat tanda registrasi pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya bagi pekerja di sektor esensial dan kritikal serta perorangan dengan keperluan mendesan.
    • Kartu vaksin minimal dosis pertama bagi pelaku perjalanan dari dan ke daerah di Jawa serta Bali. Aturan dikecualikan untuk pengemudi kendaraan logistik dan perjalanan orang dengan keperluan mendesak.
    • Hasil negatif RT PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan dari dan ke Jawa-Bali serta perjalanan dari dan ke luar Jawa-Bali.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Aturan Pengetatan Selama Idul Adha: Silaturahmi Virtual, Tempat Wisata Ditutup






Inflasi September Diprediksi Melonjak jadi 6,08 Persen Setelah Deflasi di Agustus, Kenapa?

6 jam lalu

Inflasi September Diprediksi Melonjak jadi 6,08 Persen Setelah Deflasi di Agustus, Kenapa?

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memprediksi tingkat inflasi pada September 2022 bakal melonjak hingga melampaui target pemerintah. Kenapa?


Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

20 jam lalu

Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

Meskipun operasi LRT mundur, KAI kemungkinan tidak mengubah harga tiket yang akan ditetapkan Kementerian Perhubungan.


Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

1 hari lalu

Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

SPAI akan bersurat ke Presiden karena laporan dugaan pelanggaran aplikator.


Budi Karya Sebut Enam Bupati Jamin Okupansi Penumpang di Bandara Soedirman Purbalingga

2 hari lalu

Budi Karya Sebut Enam Bupati Jamin Okupansi Penumpang di Bandara Soedirman Purbalingga

Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Jawa Tengah siap melayani kembali penerbangan komersial.


Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

3 hari lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan Naik 11 Persen, Pengusaha Khawatir Berpengaruh terhadap Keselamatan

3 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan Naik 11 Persen, Pengusaha Khawatir Berpengaruh terhadap Keselamatan

Gapasdap menyebut kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang mesti ditetapkan Kemenhub adalah sebesar 43 persen.


Pesawat Listrik Penumpang Uji Coba Mengudara, Bisa juga untuk Kargo

4 hari lalu

Pesawat Listrik Penumpang Uji Coba Mengudara, Bisa juga untuk Kargo

Pesawat listrik ini dapat digunakan untuk kargo atau orang dapat menampung hingga 9 penumpang dan dua awak.


Polisi Tetapkan Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Sebagai Tersangka

4 hari lalu

Polisi Tetapkan Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Sebagai Tersangka

Polres Metro Depok menetapkan pelaku pelecehan seksual di KRL sebagai tersangka. Terancam hukuman penjara lebih dari lima tahun.


Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

4 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

4 hari lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.