Vaksinasi Covid-19 Tidak Maksimal, Kementerian BUMN: Kekurangan Tenaga Kesehatan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memberikan vaksin Yellow Fever kepada prajurit KRI Bima Suci dalam rangka persiapan pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Dermaga Armada II, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 16 Juli 2021. Vaksin yellow fever merupakan salah satu vaksin yang direkomendasikan WHO dan Kementerian Kesehatan RI dalam perjalanan Internasional. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memberikan vaksin Yellow Fever kepada prajurit KRI Bima Suci dalam rangka persiapan pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Dermaga Armada II, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 16 Juli 2021. Vaksin yellow fever merupakan salah satu vaksin yang direkomendasikan WHO dan Kementerian Kesehatan RI dalam perjalanan Internasional. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga mengatakan masalah tidak maksimalnya vaksinasi karena kekurangan tenaga kesehatan.

    "Masalahnya bukan di vaksin, tapi di tenaga kesehatan untuk menyuntikkan. Saat ini kurang. Makanya nakes sekarang kita kekurangan," kata Arya dalam diskusi virtual, Jumat, 16 Juli 2021.

    Dia mengatakan pemerintah sama sekali tidak membatasi atau bahkan menutup vaksinasi. Karena kata dia, pemerintah sudah mengamankan semua vaksin gratis untuk masyarakat.

    Arya menuturkan vaksin di Kimia Farma ada 140 juta lebih. Di mana sudah didistribusikan ke masyarakat sebanyak 75 juta.

    Namun hingga saat ini baru 52 juta dosis vaksin yang disuntikkan ke masyarakat.

    Secara keseluruhan, kata dia, saat ini pemerintah sudah mendapatkan 440 juta vaksin untuk rakyat Indonesia dan akan diberikan secara gratis.

    "Yang utama nakes, lansia, pelayan publik. Sekarang sudah terbuka untuk umum. Itu semua bagian dari herd immunity," ujar Arya.

    Karena itu juga, pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk melakukan vaksinasi. Menurutnya semakin banyak masyarakat yang divaksin, makin baik.

    "Makin banyak saluran vaksin, makin baik. Tidak ada kewajiban rakyat membeli," kata dia.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.