BPK: Utang Pemerintah Belum Perhitungkan Risiko KPBU Pembangunan Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna menyampaikan hasil reviu kesinambungan fiskal di antaranya soal utang kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 25 Juni 2021. Hasil reviu tersebut adalah bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021.

    Salah satu hal yang menjadi sorotan BPK dari reviu tersebut adalah tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara. Agung mengatakan hal tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.

    "Selanjutnya, utang pemerintah belum memperhitungkan unsur kewajiban pemerintah yang timbul seperti pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang inkracht, kewajiban kontinjensi dari BUMN, dan risiko kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam pembangunan infrastruktur," ujar Agung dalam siaran langsung di akun Youtube Sekretariat Kabinet, Jumat, 25 Juni 2021.

    Di sisi lain, kata Agung, pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang, dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal maupun risiko defisit.

    Meskipun utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, ia menuturkan trennya menunjukkan peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah. "Khususnya karena mulai 2023 besaran rasio defisit terhadap PDB dibatasi paling tinggi 3 persen," kata dia.

    Apalagi, Agung menyebutkan indikator kerentanan utang tahun 2020 juga melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan atau International Debt Relief (IDR). Rinciannya, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.