Rincian utang BUMN itu terdiri atas utang BUMN keuangan sebesar Rp 1.053,18 triliun dan BUMN nonkeuangan yang mencapai Rp 1.089,96 triliun. Dengan begitu, total utang pemerintah saat ini mencapai Rp 8.670 triliun.
Utang BUMN yang menambah beban pemerintah ini dengan asumsi perusahaan pelat merah yang dibebani tugas membangun infrastruktur ternyata gagal bayar atau bangkrut, maka pemerintah harus ikut membantunya. "Harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah,” tutur Didik.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menyatakan lonjakan utang pemerintah tak lepas dari pandemi yang merupakan kejadian luar biasa dan dihadapi hampir semua negara.
Negara-negara tersebut pun, menurut Prastowo, turut mengambil kebijakan counter cyclical untuk menjaga perekonomian dan memberi stimulus. Implikasinya, defisit anggaran menjadi melebar.
Meski begitu, ia menilai langkah tersebut perlu diambil demi tujuan dan kepentingan yang lebih besar. Terkait batas aman, Prastowo berterima kasih lantaran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah mengingatkan batasan yang disampaikan IMF, yaitu rasio utang di kisaran 25-30 persen.
BISNIS | CAESAR AKBAR
Baca: BPK Khawatirkan Kemampuan Pemerintah Bayar Utang, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani
