TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menuturkan perlu perencanaan yang tepat dan pemanfaatan berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi.
"Salah satu bentuk pembiayaan alternatif dan kerja sama dengan berbagai pihak adalah dengan menggandeng lembaga keuangan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan akses air minum dan sanitasi," kata Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR RI Yudha Mediawan pada webinar terkait Peran Lembaga Penjamin dalam Pembiayaan KPSPAMS oleh Lembaga Keuangan Untuk Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Perdesaan yang diikuti dari Solo, Selasa 22 Juni 2021..
PUPR menargetkan pembentukan sebanyak 3.400 kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi (KPSPAMS) pada 2021. Ia mengatakan dengan penambahan tersebut diharapkan sampai dengan akhir 2021 ditargetkan bisa terbentuk lebih dari 35.400 KPSPAMS di Indonesia.
"Tujuannya adalah untuk memberikan akses air minum dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat di perdesaan," kata dia.
Yudha berharap dengan jaminan dari PT Jamkrida Jateng, lembaga keuangan dapat mendukung pembiayaan proyek akses air minum dan sanitasi di Indonesia.
Ia mengatakan sejak 2017 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di bawah Kementerian PUPR dengan organisasi nirlaba Water.org bekerja sama mendorong peningkatan kapasitas KPSPAMS agar dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat perdesaan terhadap akses air minum aman dan sanitasi.
