TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal banyaknya program dan proyek pembangunan yang tidak jelas, seperti membangun pelabuhan tanpa akses jalan maupun membangun waduk tanpa jaringan irigasi.
Menurut Faisal Basri, Jokowi sudah lama diingatkan mengenai persoalan itu. "Sudah lama diingatkan," ujar dia dalam akun twitternya @FaisalBasri, Jumat, 28 Mei 2021. Ia lantas menaruh tautan ke sebuah tulisan di laman pribadinya.
Di laman pribadinya, faisalbasri.com, Faisal sempat mengunggah sebuah tulisan berjudul "Pemerintah Tidak Boleh 'Ugal-ugalan' Lagi" pada 12 Maret 2017. Dalam tulisan itu, Faisal mengingatkan pemerintah untuk melakukan konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia pun meminta pemerintah tak berakrobat dengan memasukkan tambahan pengeluaran yang belum dianggarkan.
Kala itu, ia mengkritik suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan diselipkan dalam APBN Perubahan 2017. Lazimnya, ujar dia, pembangunan infrastruktur perkeretaapian didanai oleh APBN.
"Jangan sampai terjadi karena ruang gerak APBN terbatas, lalu ditempuh cara zig zag yang ujung-ujungnya memberatkan APBN juga," tutur Faisal.
Bukan hanya proyek LRT, dalam tulisan itu ia menyinggung proyek infrastruktur lain yang haus pembiayaan seperti proyek jalan tol trans-Sumatera hingga proyek kereta api trans-Sulawesi. Proyek-proyek tersebut dinilai membutuhkan suntikan dana pemerintah dalam penyelesaiannya.
"Karena pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dimulai tanpa kejelasan pendanaan, nasibnya bisa tak menentu di tengah jalan," tulisnya sekitar empat tahun lalu. Kalau dihentikan, menurut dia, uang yang sudah terbenam jadi sia-sia. Namun, kalau dilanjutkan, niscaya menimbulkan komplikasi yang pada gilirannya mengganggu stabilitas makroekonomi.
Kemarin, Presiden Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah alias APIP membantu pemerintah meningkatkan kualitas perencanaannya.
Pasalnya, Jokowi melihat masih banyak program yang tidak jelas ukuran keberhasilan dan sasarannya. Sehingga, program itu malah tidak mendukung tujuan pemerintah serta tidak sinkron dengan program dan kegiatan lain. Imbasnya, terjadi kesenjangan arah pembangunan di pusat dan daerah.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus. Ada waduk tidak ada irigasinya, irigasi premier, sekunder, tersier enggak ada, ada itu. Ada bangun pelabuhan baru tapi tidak ada akses jalan ke situ, apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan. Ada dan tidak hanya satu," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis, 27 Mei 2021.
Perencanaan semacam itu, menurut Jokowi, akan membuat daya ungkit program-program pemerintah tidak maksimum. Masyarakat pun bisa dirugikan lantaran tidak mendapat manfaat dari program-program tersebut. Karena itu, ia meminta BPKP dan APIP untuk mengawal perencanaan tersebut.
Baca Juga: Ada Isu Perubahan Lokasi Munas, Kadin: Rencana di Bali Sudah 80 Persen
