Di sisi lain, Bhima menilai kebijakan Luhut tak sejalan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyatakan ihwal transformasi pekerjaan yang dilakukan secara digital.
“Kenapa pemerintah malah kembali ke cara-cara bekerja secara konvensional? Bukannya pemerintah juga bisa terapkan rapat lewat platform digital? Ini tidak konsisten,” kata Bhima.
Tujuh kementerian serta lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelumnya menyatakan akan ikut melaksanakan program work from Bali. Program ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi untuk peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali yang dipimpin oleh Luhut.
“Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip good corporate governance dan akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves,” ujar Luhut.
Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua akan menyediakan akomodasi dan fasilitas yang dibutuhkan kementerian dan lembaga. Pengelola hotel telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan pariwisata setempat.
Luhut berharap program work from Bali dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Pulau Dewata. Secara paralel, Luhut memastikan pemerintah mempercepat vaksinasi di kawasan wisata tersebut.
Baca: Luhut Lapor Jokowi, Minta BPKP Audit Kementerian Soal Penggunaan Produk Lokal
