TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira, mengkritik rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengajak pegawai negeri sipil atau PNS di tujuh kementerian dan lembaga di bawahnya bekerja dari Bali alias work from Bali. Bhima menilai kebijakan itu tidak sesuai dengan kondisi APBN 2021.
“Ini bukan kebijakan yang pas. Pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang lebar, sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas,” ujar Bhima dalam pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 21 Mei 2021.
Bhima mengatakan dalam struktur belanja perjalanan dinas terdapat alokasi uang saku untuk ASN. Pada kuartal I tahun 2021, realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan atau rapat tercatat sebesar Rp 3,1 triliun atau turun 35,6 persen secara year on year.
Dilihat dari dampaknya, Bhima meragukan penyerapan anggaran perjalanan dinas ASN ini bisa sampai ke masyarakat. Ia menduga uang itu hanya berputar ke lingkaran pemerintah. Apalagi, kata dia, pemerintah umumnya menggunakan akomodasi hotel bintang tiga ke atas sehingga penyerapan ke sektor usaha kecil, termasuk UMKM, minim.
“Sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut,”
Bhima mengimbuhkan, program work from Bali yang digelar kementerian dan lembaga pun diduga tidak optimal membangkitkan sektor pariwisata. Untuk memulihkan pariwisata Pulau Dewata, ia menyarankan alokasi anggaran perjalanan dinas yang masih tersisa diberikan secara langsung dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau stimulus ke pengusaha yang terdampak.
