Belanja Perjalanan Dinas Turun Rp 1,8 T, Sri Mulyani: APBN Banting Setir

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar Rp353 triliun atau sebesar 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tempo/Tony Hartawan

    Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar Rp353 triliun atau sebesar 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja untuk perjalanan dinas di kementerian turun di awal tahun ini. Dari Rp 4,9 triliun pada kuartal atau Q1 2020 menjadi Rp 3,1 triliun pada Q1 2021, atau turun Rp 1,8 triliun atau 35,6 persen (year-on-year/yoy).

    "Artinya APBN kita sekarang banting setir, semuanya diperuntukkan bagi masyarakat dan penanganan Covid-19," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Kamis, 22 April 2021.

    Tapi, dia juga membeberkan beberapa belanja yang mengalami kenaikan. Tertinggi yaitu anggaran yang diserahkan ke pemerintah daerah. Pada Q1 2021, belanja untuk sektor ini mencapai Rp 15,8 triliun, atau naik 1.422,5 persen (yoy).

    Secara umum, kata Sri Mulyani, belanja kementerian meningkat tajam di awal 2021 ini. "Biasanya kuartal satu itu negatif, ini adalah lonjakan yang sangat tinggi," kata dia.

    Sebelumnya pada Q1 2020, realisasi belanja mencapai Rp 35,1 triliun atau tumbuh minus 6,9 persen (yoy). Tapi pada Q1 2021, realisasinya mencapai Rp 63,5 triliun atau berbalik arah dan tumbuh 81,6 persen.

    Kenaikan terbesar terjadi pada belanja di Kementerian Koperasi dan UKM. Realisasi belanja mencapai Rp 6,4 triliun atau tumbuh 761,5 persen yoy pada Q1 2021.

    Kenaikan belanja kementerian ini dipicu oleh berbagai bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah sejak awal tahun. Salah satunya Bantuan UMKM sebesar Rp 1,2 juta yang kini sedang berjalan untuk 6,6 juta penerima.

    FAJAR PEBRIANTO

    Baca juga: Sri Mulyani Beberkan 9 Indikator Degup Ekonomi RI Membaik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pertanyaan Ganjil dalam TWK yang Mesti Dijawab Pegawai KPK

    Sejumlah pertanyaan yang harus dijawab pegawai KPK dalam TWK dinilai nyeleneh, mulai dari hasrat seksual hingga membaca doa qunut dalam salat.