Jokowi Minta Dewan Energi Nasional Percepat Bauran Energi Baru Terbarukan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas

    TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Dewan Energi Nasional (DEN) mempercepat bauran energi baru terbarukan atau EBT untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Pemerintah menargetkan bauran EBT pada 2025 mencapai 23 persen atau 24 ribu Megawatt.

    “Agar bisa mendukung target-target pengurangan temperatur sesuai dengan Paris Agreement,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif seusai rapat sidang paripurna DEN dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa, 20 April 2021.

    Arifin menjelaskan, Indonesia ingin meningkatkan bauran EBT untuk mengurangi kadar emisi. Saat ini, pemanfaatan EBT baru mencapai 10,5 Gigawatt atau 11,5 persen. Target itu akan terus naik hingga mencapai 38 ribu Megawatt pada 2035.

    Percepatan capaian EBT akan dilakukan dengan peningkatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang diklaim makin ekonomis dari hari ke hari. Selain itu, pemerintah akan mendorong hilirisasi produk-produk batu bara serta menyelesaikan infrastruktur gas dan listrik untuk mencapai tingkat elektrifikasi 100 persen.

    Arifin mengatakan pemanfaatan EBT akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Pemerintah menetapkan, pada 2030 , Indonesia berhasil menekan laju impor energi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.