TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Sisa Lebih Penghitungan APBD (Silpa) 2020 sebesar Rp 2,02 triliun.
Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut meminta Anies dalam pengelolaan keuangan daerah sebaiknya Silpa tidak terlalu besar. “Ini mungkin sebetulnya pengelolaan keuangan di daerah ya, kalau bisa yang namanya Silpa daerah ini jangan terlalu besar Pak Gubernur, karena ini dilihatnya seperti uang nganggur," ujar Astera dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI secara virtual, Rabu, 14 April 2021.
Padahal, menurut Astera, Silpa ini seharusnya sudah ada peruntukannya. "Ini masalah di daerah, monggo diatur yang baik,” ucapnya. Kemenkeu mencatat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Silpa sebesar Rp 2,02 triliun itu sebagai sumber alternatif menutupi defisit pembiayaan tahun 2021.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggunakan penerimaan pinjaman daerah yang naik signifikan dari Rp 0,26 triliun di APBD 2020 menjadi sebesar Rp 9,98 triliun di APBD 2021. “Kita berharap ini juga diikuti dengan tata kelola yang baik, saya percaya DKI Jakarta ini Ibu Kota negara tentunya level dari pada pengelolaannya seharusnya sudah lebih tinggi dibanding daerah lainnya,” kata Astera.
Secara umum laporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ihwal serapan APBD 2020 kepada Kemenkeu menunjukkan realisasi pendapatan DKI Jakarta sebesar 118,43 persen atau lebih tinggi dari pada capaian nasional yang berada di kisaran 100,34 persen.
