Terkini Bisnis: Kritikan Bantuan Sosial versus Jiwasraya dan THR Wajib Dibayar

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) memantau proses distribusi bantuan logistik untuk korban banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur,  NTT, Selasa 6 April 2021. Menteri Sosial menyatakan perlu penanganan yang cepat terhadap korban banjir bandang di Adonara. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

    Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) memantau proses distribusi bantuan logistik untuk korban banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, NTT, Selasa 6 April 2021. Menteri Sosial menyatakan perlu penanganan yang cepat terhadap korban banjir bandang di Adonara. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler sepanjang Senin pagi hingga sore 12 April 2021, dimulai dari Hidayat Nur Wahid kritik pemerintah hentikan bantuan sosial padahal berani suntik Rp 20 triliun untuk kasus Jiwasraya dan Menaker menyebutkan THR 2021 wajib dibayar paling lambat sebelum hari raya.

    Selain itu ada juga tentang bantuan UMKM Rp 1,2 juta berikut cara mendapatkannya dan Budiman Sudjatmiko mengungkapkan negara Amerika Utara siap investasi di bukit algoritma. Inilah daftar empat berita terpopuler pada hari ini:

    1. Bantuan Sosial Dihentikan, Hidayat Nur Wahid: Rp 20 T untuk Jiwasraya Berani

    Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan keputusan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menghentikan dan tidak memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang akan berakhir April 2021. Hidayat menilai Risma tidak mau blusukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membela kepentingan masyarakat yang kini terdampak Covid-19.

    Bila Risma memaksimalkan lobinya dengan Sri Mulyani, Hidayat yakin masih ada anggaran untuk program ini. Sebab, kata dia, untuk membantu perusahaan seperti Asuransi Jiwasraya saja Sri Mulyani berani menyuntikkan modal negara hingga Rp 20 triliun.

    "Masak untuk ini (BST), Kemenkeu ga bisa diajak bicara konstruktif untuk membantu merealisasikan program nasional?" kata anggota Komisi Sosial DPR ini saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 11 April 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pertanyaan Ganjil dalam TWK yang Mesti Dijawab Pegawai KPK

    Sejumlah pertanyaan yang harus dijawab pegawai KPK dalam TWK dinilai nyeleneh, mulai dari hasrat seksual hingga membaca doa qunut dalam salat.