BPKN Terima 2.651 Pengaduan Konsumen Sejak Tahun 2017, Mayoritas Soal Perumahan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Buni Bakti, Babelan, Bekasi, Rabu, 8 Juli 2020. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan bahwa rencana pembangunan rumah bersubsidi semester kedua tahun ini bergantung pada kebijakan pemerintah di tengah pagebluk. Tempo/Tony Hartawan

    Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Buni Bakti, Babelan, Bekasi, Rabu, 8 Juli 2020. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan bahwa rencana pembangunan rumah bersubsidi semester kedua tahun ini bergantung pada kebijakan pemerintah di tengah pagebluk. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Mataram - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menerima 4.601 pengaduan konsumen dalam lima tahun terakhir. "Terbanyak pengaduan soal perumahan," kata Ketua Komisi Publikasi dan Edukasi BPKN Johan Efendi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat, 9 April 2021.

    Johan menyebutkan, dari empat ribu lebih pengaduan itu, sebanyak 2.651 di antaranya terkait dengan masalah perumahan yang dibangun oleh pengembang sejak 2017 hingga 1 April 2021.

    Pengaduan konsumen perumahan itu di antaranya mempermasalahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari kompleks perumahan. Selain itu, fisik bangunan, legalitas, proses pembangunan perumahan mangkrak, penipuan, dan lainnya.

    BPKN lalu menindaklanjuti pengaduan itu dengan mempertemukan konsumen dengan pengusaha untuk dimediasi. Hal tersebut merupakan upaya tahap pertama untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya.

    Setelah dimediasi, kata Johan, BPKN kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pertemuan. Rekomendasi itu diserahkan kepada lembaga berwenang, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan konsumen.

    "Jadi, BPKN bukan lembaga eksekutor. Oleh sebab itu, setiap pengaduan yang sudah menghasilkan rekomendasi, kami tindaklanjuti ke lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan," ucap Johan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.