Luhut: Masalah Kita di Republik Ini Enggak Pernah Kerja Holistik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

    Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah sedang membangun integrasi konektivitas untuk memudahkan laju lalu-lintas ekspor dan impor melalui ekosistem logistik nasional atau national logistic ecosystem (NLE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai selama ini ekosistem logistik di dalam negeri belum efisien sehingga kalah bersaing dengan negara tetangga, yakni Singapura.

    “Masalah kita di republik ini, kita enggak pernah kerja holistik, sendiri-sendiri, segmented. Sekarang dengan sistem ini (NLE) kami akan padukan semua,” ujar Luhut dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Kamis, 18 Maret 2021.

    Untuk mengurus perizinan pengiriman barang ekspor dan impor, pelaku usaha harus menemui banyak pemangku kepentingan karena satu sama lain belum terintegrasi. Sistem yang tidak efisien ini membuat biaya yang ditimbulkan lebih tinggi dan waktu yang diperlukan untuk mengurus izin lebih lama.

    Menurut catatan, saat ini biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari total produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan biaya logistik Singapura hanya 13 persen dari total PDB-nya atau 10 poin lebih rendah dari Indonesia.

    Selisih yang lebar pada biaya logistik membuat investor berpikir dua kali untuk menanam modal di Indonesia. “Kalau negara lain bisa efisien, kenapa kita enggak efisien?” tutur Luhut. Seumpama biaya logistik bisa ditekan, Indonesia bisa menghadapi hambatan perdangan internasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.