Wamen BUMN Targetkan Krakatau Park di Bakauheni Rampung 2022

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah berkeliling kawasan KEK Mandalika dengan mengendarai sepeda motor listrik pada Senin, 7 Desember 2020. Mereka mengecek persiapan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika.

    Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah berkeliling kawasan KEK Mandalika dengan mengendarai sepeda motor listrik pada Senin, 7 Desember 2020. Mereka mengecek persiapan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sesuai dengan komitmen awal yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa institusinya siap mendukung pengembangan kawasan pariwisata Lampung.

    "Kami mendukung untuk membangun wilayah Bakauheni menjadi kawasan wisata yang menarik melalui atraksi dan pembangunan kawasan. Sesuai target bahwa tahun 2022 sudah ada yang terbangun. Salah satunya Jatim Park Group yang akan membangun Krakatau Park, yakni themepark yang akan menjadi salah satu daya tarik wisatawan ke Lampung ini," tutur Kartika dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Maret 2021.

    Baca Juga: Kementerian BUMN Perluas Vaksinasi Lansia, Tak Hanya Untuk yang Ber-KTP Jakarta

    Ia menargetkan proyek Bakauheni Harbour City (BHC) dapat rampung dalam 3-4 tahun mendatang. Untuk mewujudkan megaproyek itu, ia menyebut perlunya dukungan seluruh pihak terkait perizinan, pengamanan, serta komunikasi kepada masyarakat.

    "Yang pada akhirnya BHC ini akan menjadi kawasan ekonomi baru dan memberikan kemanfaatan yang besar untuk seluruh masyarakat Bakauheni dan sekitarnya," tutur dia. 

    Proyek Bakauheni Harbour City (BHC) yang akan digarap oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT ITDC, memasuki babak baru dengan telah dirampungkannya Visioning Masterplan Kawasan dan Feasibility Study (FS). 

    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi optimis proyek BHC dapat terealisasi pada tahun 2022 atau lebih cepat dari target awal tahun 2024. Saat ini sedang dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Detail Masterplan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni oleh ASDP dan kesepakatan skema kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung, ASDP,Hutama Karya, dan ITDC dalam satu konsorsium Bersama dalam bentuk Joint Venture Company. 

    "Dengan adanya komitmen dan upaya akselerasi seluruh pihak, proyek ini dapat terwujud pada tahun 2022. Kami yakin BHC ini akan menjadi kawasan pariwisata terintegrasi nasional, yang mampu menarik wisatawan baik domestik maupun asing untuk datang ke ujung pulau Sumatera ini," tutur Arinal.

    Data menyebutkan Lampung menempati urutan ke 11 dengan tujuan wisatawan nusantara (wisnus) 2,4 persen dari total perjalanan wisnus di Indonesia. Adapun asal wisatawan yang berkunjung ke Lampung, berasal dari Palembang 46 persen, Jabodetabek 24 persen dan dari Bandung 16 persen. Hal ini, menurut Arinal, menjadi indikasi Lampung memiliki daya tarik bagi wisatawan nusantara. 

    Pembangunan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni ini dirancang dengan konsep Integrated Tourism Complex, dimana beberapa specific-magnet yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi Hub dalam sistem jaringan pariwisata.Kondisi eksisting kepemilikan lahan Bakauheni secara keseluruhan seluas 214,6 ha. 

    Jika melihat data penyeberangan ASDP, dari total 49 juta yang dilayani di seluruh Indonesia, lintasan Merak-Bakauheni sendiri berkontibusi sebesar 42,2 persen atau sekitar 20,7 juta penumpang yang menyeberangi Jawa-Sumatera setiap tahunnya. "Sehingga, ada potensi yang sangat besar disini, utamanya dalam pengembangan sektor pariwisata," tutur Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. 

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.