Ganjar Beberkan 5 Kesulitan UMKM untuk Memperoleh Akses Pembiayaan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memegang alat GeNose di di UGM Science Techno Park, Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa 5 Januari 2021. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memegang alat GeNose di di UGM Science Techno Park, Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa 5 Januari 2021. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

    TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membeberkan lima kesulitan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan. Pertama, kesulitan yang umumnya dihadapi  para pengusaha adalah legalisasi.  

    “Mungkin suatu ketika kita boleh membuat bisnis inkubator untuk UMKM, nanti legalnya dibantu kasih ke teman-teman,” ujar Ganjar saat menjadi pembicara dalam acara diskusi virtual Bantuan Hukum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama pada Sabtu, 20 Februari 2021.

    Baca Juga: Sandiaga Ingin Vaksinasi Pekerja di Sektor UMKM dan Parekraf Digelar Maret 2021

    Ganjar melanjutkan persoalan kedua umumnya meliputi masalah penyusunan proposal bisnis. Menurut dia, banyak pelaku usaha yang masih kesulitan menyusun proposal dan studi kelayakan bisnis untuk memperoleh pinjaman karena rendahnya edukasi. Karena itu, perlu ada pendampingan dari pemerintah.

    Saat ini, Ganjar menyebut Pemerintah Jawa Tengah memiliki co-working space atau ruang yang mempertemukan para pelaku usaha kecil untuk berkonsultasi. Co-working space tersebut telah berjalan di Kota Semarang dan akan diperluas di dua kota lainnya, yaitu Solo dan Banyumas.

    Tak ubahnya dengan persoalan menyusun proposal, Ganjar mengatakan pelaku usaha juga menghadapi masalah serupa, yaitu kesulitan menyusun perencanaan bisnis. Sedangkan persoalan keempat, pelaku usaha biasanya menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem informasi layanan keuangan.

    Adapun kendala kelima, Ganjar mengungkapkan pelaku usaha menghadapi masalah berupa lemahnya administrasi keuangan serta manajemen. Guna mendorong pelaku usaha mengatasi kesulitannya, Ganjar memastikan pemerintah setempat telah merancang berbagai program, seperti percepatan sertifikasi produk dan legalisasi usaha.

    Pemerintah juga mendampingi pelaku usaha untuk melakukan pencatatan secara teratur manajemen bisnisnya, mendorong inovasi usaha, dan menggelar sosialisasi tentang pentingnya literasi keuangan bagi UMKM.

    Dari pusat, Ganjar menyebut pemerintah telah menggelontorkan bantuan produktif pada 2020 untuk mengatasi masalah pembiayaan. Di Jawa Tengah, bantuan produktif UMKM telah terealisasi sebesar Rp 1,9 triliun pada 2020 lalu.

    Berdasarkan data terakhir pada 2016, jumlah UMKM di Indonesia tercatat mencapai 4,1 juta. Dari angka tersebut, hanya 3.000 unit usaha yang merangkak tumbuh menjadi skala besar. Sedangkan 39 ribu sisanya merupakan usaha menengah, 354 ribu usaha kecil, dan 3,7 juta lainnya adalah usaha mikro-kecil atau ultra-mikro.

    Jumlah UMKM diperkirakan bertambah pada 2020 menjadi 6-7 juta. Ganjar mengatakan dari sebaran UMKM yang ada saat ini, pemerintah berupaya menggerakkan pelaku-pelaku usaha dengan skala kecil untuk beranjak ke skala yang lebih besar.

    “Pendampingan legal penting, kolaborasi penting, dan tradisi untuk memperkuat usaha ini mesti disampaikan karena kalau terus menerus kecil, mereka (UMKM) pasti akan kalah,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.