PPKM Mikro di DKI, Kadin: Kami Dunia Usaha Merasa Diuntungkan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di terowongan Kendal, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan penerapan lockdown akhir pekan guna menanggapi kegagalan PPKM dan menekan penyebaran wabah COVID-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Warga melintas di terowongan Kendal, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan penerapan lockdown akhir pekan guna menanggapi kegagalan PPKM dan menekan penyebaran wabah COVID-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Diana Dewi mengapresiasi kebijakan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang dimulai sejak 9 hingga 22 Februari mendatang. Sebabnya pemerintah memberikan relaksasi lebih longgar terhadap dunia usaha saat kebijakan PPKM Mikro.

    "Dengan adanya pelonggaran tersebut memang kami dunia usaha merasa diuntungkan dengan jam operasional kami yang lebih panjang dan diperbolehkannya penambahan kapasitas hingga 50 persen," kata Diana melalui pesan singkat, Rabu, 10 Februari 2021.

    Adapun pembatasan ini diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Aturan PPKM Mikro terlihat lebih longgar dibanding PPKM sebelumnya. Sebab pemerintah merelaksasi limitasi kegiatan usaha dari 25 persen menjadi 50 persen kapasitas.

    Selain itu, jam operasional sektor usaha juga ditambah dari pukul 19.00, menjadi 21.00. Gubernur Anies Baswedan mengatakan akan memperketat pengawasan di perkantoran karena kapasitas karyawan bekerja di kantor saat ini 50 persen.

    Di sisi lain, Diana berharap kebijakan ini dapat lebih membantu dunia usaha untuk bertahan menjalankan usahanya. "Walaupun kami tetap meminta kepada dunia usaha untuk tetap secara ketat memperhatikan protokol kesehatan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.