Kemenkeu Tegaskan Insentif Tenaga Kesehatan 2021 Tidak Dipotong 50 Persen

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tenaga kesehatan mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti vaksinasi Covid-19 massal di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.Presiden Jokowi turut hadir untuk meninjau kegiatan ini. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah tenaga kesehatan mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti vaksinasi Covid-19 massal di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.Presiden Jokowi turut hadir untuk meninjau kegiatan ini. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan besaran insentif tenaga kesehatan akan tetap sama dengan tahun 2020.

    "Kami yakinkan saat ini belum ada perubahan kebijakan insentif tenaga kesehatan. Dengan demikian insentif tetap sama di 2021, sama dengan yang diberikan di 2020," ujar dia dalam konferensi video, Kamis, 4 Februari 2021.

    Ia mengatakan berlakunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021, besaran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan harus ditetapkan kembali sesuai mekanisme keuangan negara. "Implementasinya harus ditetapkan."

    Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Upayakan Insentif Tenaga Kesehatan Tak Berkurang

    Bahkan, dengan adanya program vaksinasi di 2021, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberi insentif bagi tenaga kesehatan yang menyuntik vaksin. "Maka untuk tenaga vaksinasi ini pun diapresiasi pemerintah," ujarnya.

    Ia memastikan pemerintah akan konsisten mengutamakan dan mendukung tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19. Dengan demikian, Askolani membantah kabar bahwa insentif tenaga kesehatan akan dipotong 50 persen pada tahun ini.

    "Sekarang ini kami masih dalam proses tahap konsilidasi me-review dengan teman-teman Kemenkes. Dari tahap itu kebijakan update-nya belum ditetapkan. Kami tegaskan insentif nakes awal tahun, akan kami jaga seperti di 2020,” ucap Askolani.

    Selanjutnya, Askolani mengatakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi untuk memperinci alokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19 secara keseluruhan.

    "Dengan perkembangan Covid-19 yang sangat dinamis, dukungan anggaran akan terus dikaji dan disesuaikan untuk bisa menjawab penanganan Covid-19 ini secara solid dan komprehensif," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.