Heboh Pulsa dan Token Listrik Dipajaki, Sri Mulyani Unggah Ini pada Dini Hari

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Sri Mulyani kembali dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menkeu dalam Kabinet Indonesia Maju. Ini menjadi kali ketiga dirinya menjabat sebagai Menkeu.TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal pemajakan atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer melalui akun Instagram resminya pada Sabtu dini hari, 30 Januari 2021.

Tak seperti biasanya, postingan Sri Mulyani kali ini berisi teks sebanyak 6 halaman dengan latar belakang warna hitam dan tulisan berwarna putih. Di halaman terakhir, seluruh kalimat ditulis dengan huruf kapital. 

Sejak lima jam yang lalu diunggah hingga berita ini ditayangkan, postingan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut terpantau sudah berkembang viral dengan menuai 811 komentar. Selain itu unggahan itu telah disukai oleh lebih dari 20 ribu warganet. 

Penjelasan tentang kabar pemajakan atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer itu disampaikan lewat akun Instagram resminya @smindrawati. Ia memaparkan ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/PMK.03/2021.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa aturan itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Sebab, selama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas sejumlah item tersebut sudah berjalan.






Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

10 jam lalu

Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan melakukan restitusi atau mengembalikan pajak bagi warga yang telanjur membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tarif PBB 2023.


Segara Institut: Calon Gubernur Bank Indonesia Bisa dari Eksternal

15 jam lalu

Segara Institut: Calon Gubernur Bank Indonesia Bisa dari Eksternal

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengatakan calon Gubernur Bank Indonesia bisa saja berasal dari eksternal.


Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

17 jam lalu

Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran dan produksi.


Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

20 jam lalu

Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,31 persen di tengah gejolak ekonomi global, ini kata Sri Mulyani.


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

22 jam lalu

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

23 jam lalu

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

Sri Mulyani Indrawati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik atau BPS soal pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Begini penjelasannya.


43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

1 hari lalu

43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

Kendaraan yang nunggak 2 tahun pajak STNK setelah masa berlaku 5 tahunnya habis, data kendaraan tersebut akan dihapus.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

1 hari lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

1 hari lalu

Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

Berdasarkan data milik Jasa Raharja, per Desember 2022, sebanyak 43,76 persen kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih belum membayar pajak.


Ini Biaya Ganti Meteran Listrik Rusak dan Prosedurnya

1 hari lalu

Ini Biaya Ganti Meteran Listrik Rusak dan Prosedurnya

Meteran listrik yang rusak baik meteran prabayar atau pascabayar sebaiknya segera diganti dengan melaporkannya ke kantor PLN setempat.