TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah untuk turut andil dalam program vaksinasi Covid-19. Mengingat, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program vaksinasi nasional sangat besar.
"Oleh karena anggaran yang sangat besar, meskipun kita telah mengalokasikan untuk APBN 2021, kami jelas meminta daerah untuk turut serta di dalam menangani program vaksinasi, termasuk dalam APBD-nya," ujar dia dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah, Selasa, 19 Januari 2021.
Dia mengatakan pelaksanaan program vaksinasi gratis untuk seluruh penduduk Indonesia membutuhkan anggaran yang sangar besar. Program tersebut diestimasikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 73-74 triliun.
"Ini estimasi sangat awal yang dilakukan oleh KPCPEN, tapi kami terus akan mengikuti tergantung dari bagaimana jenis vaksin yang akan diadakan dan mekanisme vaksinasi," ujar Sri Mulyani.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan bidang kesehatan, misalnya penyediaan obat, vaksin, serta alat kesehatan dan suplemen kesehatan program nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Dukungan pemerintah daerah adalah mensukseskan program vaksinasi melalui distribusi dan penanganan vaksin di setiap provinsi dan Puskesmas serta operasionalisasi vaksin di lapangan," tutur dia.