TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum yang mewakili 41 klien PT Jouska Finansial Indonesia, Rinto Wardhana mengatakan ada penambahan pasal dalam kasus investasi dan pengelolaan dana tanpa izin yang melibatkan Jouska serta sekuritas yang berafiliasi dengan perusahaan itu. Pasal ditambahkan setelah perkara tersebut dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri.
"Setelah saya lihat di sini ada satu penambahan pasal, yaitu Pasal 104 Undang-undang Pasar Modal (UU Nomor 8 Tahun 1995), yang sebelumnya di Polda Metro Jaya belum masuk ke laporan, tapi ternyata di sini langsung dinaikkan," ujar Rinto saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2021.
Merujuk bunyi Pasal 104, Rinto mengatakan ada unsur tindak pidana lantaran terlapor telah membuka rahasia terkait perdagangan di bursa saham atau insider trading. Insider trading merupakan praktik ilegal dalam dunia investasi ketika seorang investor memperoleh informasi terkait keuntungan dalam transaksi jual-beli saham.
Baca Juga: 3 Klien Jouska Diperiksa Bareskrim Hari Ini, Termasuk Personel Band Nidji
Sebelumnya, Jouska diperkarakan dengan tiga pasal, yakni Pasal 378 KUHP atas dugaan tindak pidana penipuan, Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 atas dugaan tindak pidana berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sampai saat ini, Rinto mengatakan sepuluh korban telah dipanggil untuk diperiksa. "Ini adalah pemanggilan terakhir," katanya.
Sepuluh pelapor telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik, yang salah satunya berupa bukti transaksi atas nomor rekening yang dipakai untuk mentransfer biaya jasa Jouska. Kemudian, transfer uang untuk jasa pembukaan rekening RDI.
Korban juga membawa bukti berupa perjanjian-perjanjian yang pernah ditandatangani baik dengan Jouska maupun sekuritas. "Kami print out laporan dari Phillips Sekuritas juga itu bukti utama yang akan disampaikan ke penyidik," katanya.
Rinto menghitung kerugian dari total 41 kliennya mencapai 18 miliar. Kerugian paling banyak sebesar Rp 3,1 miliar dan paling sedikit Rp 25 juta.
Perkara yang menyeret Jouska bermula pada Juli 2020 lalu saat sejumlah klien mengeluh lantaran merasa dirugikan. Jouska disebut-sebut telah mengarahkan para klien perusahaan itu untuk mengoleksi saham yang diduga gorengan dan berujung pada kerugian tak sedikit saat kinerja saham memburuk. Para klien menyampaikan keluhannya di media sosial, termasuk Twitter.
Pendiri sekaligus CEO Jouska Aakar Abyasa Fidzuno pun langsung dipanggil oleh beberapa pihak. Di antaranya Satuan Tugas Waspada Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.
Satgas Waspada Investasi Ilegal OJK menyatakan Jouska melakukan kegiatan penasihat investasi dan/atau agen perantara perdagangan efek tanpa izin. SWI lalu meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup situs, aplikasi, dan media sosial Jouska, berikut perusahaan terkait lainnya. Perusahaan terkait itu adalah PT Amarta Investas Indonesia dan PT Mahesa Strategis Indonesia, yang terafiliasi dengan Jouska.
Kepada Tempo September 2020, pendiri sekaligus CEO PT Jouska Finansial Indonesia Aakar Abyasa Fidzuno mengatakan sudah ada 63 klien yang mengajukan dispute terhadap Jouska. "Ini catatan yang dokumennya sudah kami terima. Untuk dispute ini kami tetap verifikasi mengenai investasi mereka di pasar modal," ujar Aakar.
Aakar mengatakan dispute tersebut diajukan oleh para klien ke perseroannya lantaran selama ini perusahaan penasihat keuangan itulah yang kerap berkomunikasi dengan para pemilik modal atas nama pihak ketiga.
Padahal, menurut Aakar, modal milik klien itu sejatinya dioperasikan oleh pihak
ketiga, yaitu sales sekuritas atau broker.
"Jadi kerap terjadi kesalahpahaman bahwasanya Jouska adalah pihak ketiga tersebut," kata dia.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR
