TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memperkuat armada perikanan untuk meningkatkan ekspor ikan tuna yang potensinya masih sangat besar.
Amin mengingatkan bahwa Indonesia belum mampu berbuat banyak dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) karena minimnya kapal-kapal bertonase besar, yaitu kapal di atas 150 tonase kotor (Gross Tonnage/GT).
"Padahal di wilayah ZEEI itu potensi perikanan yang bisa dimanfaatkan sangat besar, terutama jenis-jenis ikan yang memiliki harga jual tinggi di pasar global seperti tuna," kata Amin melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Desember 2020.
Dari potensi perikanan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT) sebesar 2,478 juta ton per tahun, lanjutnya, produksi TCT 2019 ternyata hanya 129.785 ton atau baru 5,2 persen yang dimanfaatkan.
Amin mengingatkan bahwa BPS mencatat bahwa volume ekspor tuna nasional 2019 hanya 184.130 ton atau hanya menguasai sebesar 4,6 persen pangsa ekspor tuna global.
"Nilai ekspornya pun hanya 747.535 dolar AS. Jumlah tersebut jauh di bawah potensi yang dimiliki, di mana berdasarkan data KKP seharusnya Indonesia mampu mengekspor sedikitnya 1 juta ton tuna dengan nilai ekspor sebesar 2,5–3 juta dolar per tahun," katanya.
Terkait ekspor perikanan, sebelumnya, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina menyatakan dalam memenuhi persyaratan pasar ekspor hasil perikanan, Indonesia melalui BKIPM sebagai otoritas kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sudah melakukan kerja sama harmonisasi dengan beberapa negara mitra.
Salah satu dari kerja sama tersebut adalah dengan General Administration of Custom of the People's Republic of China (GACC), yang telah terjalin kerja sama SJMKHP sejak 11 November 2008, kemudian diperpanjang pada 27 November 2019.
ANTARA
